Asian Development Bank (ADB) merilis hasil penelitian mengenai dampak gangguan energi yang dipicu konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. ADB menilai disrupsi tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong kenaikan inflasi melalui lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok dan perdagangan, serta pengetatan kondisi keuangan.
Selain itu, ADB menyebut sektor pariwisata dan pengiriman uang (remittances) juga berisiko terdampak. Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan, jika disrupsi energi berlangsung lebih dari setahun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang diperkirakan turun hingga 1,3 poin persentase pada 2026–2027. Dalam skenario yang sama, inflasi diproyeksikan meningkat 3,2 poin persentase.
Menurut ADB, besarnya dampak sangat bergantung pada durasi gangguan energi. Dalam skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi dinilai akan mereda relatif cepat.
ADB juga memetakan perbedaan risiko antarwilayah. Dampak negatif terhadap pertumbuhan diperkirakan paling berat dirasakan oleh perekonomian Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang. Sementara itu, kenaikan inflasi tertinggi diproyeksikan terjadi di Asia Selatan.
Park menekankan pemerintah perlu berfokus meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok paling rentan, sembari menerapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan jangka panjang. Dalam laporannya, ADB merekomendasikan empat langkah.
Pertama, kebijakan diarahkan pada stabilisasi, bukan menekan sinyal harga. ADB menilai membiarkan kenaikan harga energi terjadi setidaknya sebagian dapat mendorong penghematan energi, termasuk peralihan ke sumber bahan bakar lain dan investasi pada energi alternatif. Sebaliknya, pengendalian harga secara luas atau subsidi umum dinilai berisiko mendistorsi insentif dan menunda penyesuaian.
Kedua, dukungan fiskal bila diperlukan harus terarah dan memiliki batas waktu yang jelas, dengan prioritas pada rumah tangga rentan serta sektor yang paling terdampak.
Ketiga, bank sentral disarankan berfokus membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil memantau ekspektasi inflasi. ADB menilai prioritas utama adalah menyediakan dukungan likuiditas yang terarah untuk menjaga kelancaran fungsi pasar.
Keempat, pemerintah disarankan membatasi permintaan energi secara layak melalui langkah praktis, seperti menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. Pemerintah juga dapat memberi insentif penggunaan angkutan umum atau menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor pada hari libur nasional.
