Asian Development Bank (ADB) merilis hasil penelitian mengenai dampak gangguan energi yang dipicu konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian negara-negara Asia-Pasifik. ADB menilai disrupsi tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong kenaikan inflasi di kawasan.
Menurut ADB, dampak terhadap perekonomian terjadi melalui beberapa jalur, antara lain kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok dan perdagangan, serta pengetatan kondisi keuangan. Selain itu, sektor pariwisata dan arus pengiriman uang (remittances) juga berisiko terdampak.
Kepala Ekonom ADB Albert Park menyampaikan, apabila disrupsi energi berlangsung lebih dari setahun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang diperkirakan turun hingga 1,3 poin persentase pada 2026–2027. Dalam periode yang sama, inflasi diproyeksikan meningkat 3,2 poin persentase.
ADB menekankan bahwa besarnya dampak sangat bergantung pada lamanya disrupsi. Dalam skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi dinilai akan mereda relatif cepat.
Park juga menyebutkan, dampak negatif terhadap pertumbuhan diperkirakan paling berat dirasakan oleh perekonomian kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang. Sementara itu, kenaikan inflasi diproyeksikan paling tinggi terjadi di kawasan Asia Selatan.
Dalam merespons risiko tersebut, ADB menilai pemerintah perlu berfokus meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok paling rentan, sembari menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.
ADB merekomendasikan empat langkah. Pertama, kebijakan sebaiknya berfokus pada stabilisasi, bukan menekan sinyal harga. ADB menilai membiarkan kenaikan harga setidaknya sebagian dapat mendorong penghematan energi, termasuk peralihan ke sumber bahan bakar lain dan investasi pada energi alternatif. Sebaliknya, pengendalian harga yang luas atau subsidi umum dinilai berisiko mendistorsi insentif dan menunda penyesuaian.
Kedua, dukungan fiskal jika diperlukan sebaiknya terarah dan memiliki batas waktu yang jelas, dengan prioritas pada rumah tangga rentan dan sektor yang paling terdampak.
Ketiga, bank sentral disarankan berfokus membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil memantau ekspektasi inflasi. Prioritas utamanya adalah dukungan likuiditas yang terarah agar fungsi pasar tetap berjalan lancar.
Keempat, pemerintah disarankan membatasi permintaan energi secara layak melalui langkah praktis, seperti menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. ADB juga menyebut opsi pemberian insentif penggunaan angkutan umum atau penerapan hari tanpa kendaraan bermotor pada hari libur nasional.
