World Meteorological Organization (WMO) menyatakan tahun 2025 berpotensi menjadi tahun terpanas kedua atau ketiga dalam catatan sejarah. Dalam siaran pers terbarunya, WMO melaporkan suhu rata-rata permukaan bumi pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai +1,42°C ± 0,12°C di atas rata-rata pra-industri (1850–1900). Angka ini mempertegas bahwa pemanasan global bukan lagi sekadar proyeksi, melainkan kondisi yang sudah dirasakan dan membawa konsekuensi luas, mulai dari stabilitas iklim, ketahanan pangan, ketersediaan air, hingga kesehatan masyarakat.
Menurut WMO, rekor suhu tinggi pada 2025 dipicu gabungan akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan pengaruh El Niño yang memperkuat pemanasan alami di wilayah tropis. WMO juga mencatat konsentrasi GRK seperti CO₂, CH₄, dan N₂O kembali mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, sementara lautan mengalami peningkatan panas yang signifikan dengan suhu permukaan laut global rata-rata tertinggi yang pernah tercatat.
Di wilayah kutub, es laut Arktik dan Antarktik berada pada luasan minimum dan maksimum yang jauh di bawah normal. Pada saat yang sama, permukaan laut global terus naik dengan laju sekitar 4,1 mm per tahun, hampir dua kali lipat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Sekretaris Jenderal WMO, Prof. Celeste Saulo, menegaskan bahwa setiap tahun yang melampaui ambang +1,5°C akan memicu dampak sosial-ekonomi besar, memperdalam ketimpangan, serta mempercepat kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat kerentanan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Dampak pemanasan global dinilai tidak hanya berwujud kenaikan suhu, tetapi juga meningkatnya cuaca ekstrem, ancaman kenaikan muka laut, serta tantangan transisi energi dan ketahanan pangan.
Dalam aspek suhu dan cuaca ekstrem, BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3°C pada periode 2020–2049. Fenomena suhu tinggi ekstrem pada 2023–2025 disebut menjadi bukti tren tersebut. Selain itu, Indonesia mengalami peningkatan frekuensi hujan ekstrem, gelombang panas, dan periode kering berkepanjangan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan timur Indonesia.
Ancaman lain datang dari kenaikan permukaan laut. Observasi menunjukkan kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 cm per tahun. Di beberapa wilayah pesisir seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, intrusi air laut dan abrasi mulai mengancam permukiman serta lahan pertanian. Kondisi ini sejalan dengan temuan WMO mengenai percepatan kenaikan muka laut global akibat mencairnya es di kutub dan pemuaian termal air laut.
Di sisi mitigasi, laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025 dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti tantangan besar Indonesia dalam beralih menuju energi bersih, padahal sektor energi merupakan penyumbang utama emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Pada saat yang sama, sektor pertanian dan perikanan—dua pilar ekonomi masyarakat—sangat sensitif terhadap perubahan pola iklim dan suhu.
Dalam skala lokal, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak pemanasan global. Kajian Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri mencatat tren kenaikan suhu udara sekitar 0,045°C per tahun sejak 1980, serta peningkatan curah hujan tahunan hingga 52 mm per tahun. Perubahan ini berdampak pada pertanian, termasuk pergeseran musim tanam, meningkatnya risiko banjir di dataran rendah, dan kekeringan di wilayah tengah seperti Sigi dan Parigi Moutong.
Di kawasan pesisir dan laut, peningkatan suhu permukaan laut di perairan sekitar Teluk Palu dan Teluk Tomini turut memengaruhi produktivitas perikanan. Fenomena pemutihan terumbu karang (coral bleaching) mulai dilaporkan di beberapa lokasi, sementara abrasi pantai dan intrusi air laut mengancam kawasan pesisir. Kombinasi kenaikan muka laut dan perubahan suhu laut juga meningkatkan kerentanan masyarakat nelayan di pesisir Donggala, Tolitoli, dan Banggai.
Dari sisi sosial, penelitian lokal menunjukkan sekitar 96% masyarakat Sulawesi Tengah telah mengetahui isu perubahan iklim, namun tindakan adaptasi dan mitigasi dinilai masih terbatas. Kondisi ini mendorong kebutuhan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas. Sulteng juga disebut memiliki potensi mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa, sejalan dengan upaya pengurangan emisi karbon.
Sejumlah langkah strategis yang disebut dapat dilakukan di tingkat nasional dan daerah antara lain memperkuat sistem pemantauan iklim dan kualitas udara di Sulawesi Tengah melalui perluasan sensor meteorologi dan jaringan pengamatan, serta mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) agar kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan. Selain itu, pengembangan energi bersih dengan memanfaatkan potensi surya dan hidro lokal, restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan iklim, pelatihan komunitas, dan sistem peringatan dini berbasis desa juga menjadi bagian dari agenda adaptasi.
Tren pemanasan global yang terus meningkat menunjukkan dunia, termasuk Indonesia, memasuki fase baru ketika perubahan iklim menjadi tantangan utama pembangunan. Dalam konteks itu, Sulawesi Tengah dipandang memiliki ruang untuk memperkuat ketahanan iklim dengan dukungan riset, kebijakan berbasis data, dan keterlibatan masyarakat, di tengah kondisi suhu global yang terus naik.
