Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang memperkirakan Panduan Tata Perilaku di Laut China Selatan yang telah dirundingkan selama lebih dari dua dekade antara negara-negara ASEAN dan China akan disahkan pada akhir 2025 atau awal 2026.

“Saya yakin kita akan mengadopsi Panduan Tata Perilaku untuk Laut Timur, atau yang dikenal juga sebagai Laut China Selatan, pada akhir 2025 atau awal 2026,” kata Phan saat berbicara dalam forum Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura, Sabtu (31/5).

Phan menilai seluruh anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), baik negara pesisir maupun nonpesisir, perlu meninjau dan mempelajari rancangan panduan tersebut secara menyeluruh meski prosesnya memerlukan waktu. Menurut dia, semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk mengkaji dan menyelaraskan dokumen semacam itu, hasilnya akan semakin efektif.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada April lalu menyatakan negara-negara ASEAN—Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar—bersama China telah memiliki komitmen politik untuk mengadopsi panduan tata perilaku itu sebelum 2026.

Phan juga menekankan bahwa keberadaan panduan tersebut diharapkan mempermudah ASEAN dan China menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan secara langsung dan damai. Ia mengatakan mekanisme itu perlu segera diadopsi karena dinilai lebih efektif meredam konflik dibandingkan kondisi saat ini, seraya menyebut panduan tersebut merupakan hasil konsensus yang memerlukan kontribusi seluruh anggota ASEAN dan China.

Panduan Tata Perilaku Laut China Selatan dirancang sebagai mekanisme hukum untuk membantu penyelesaian konflik yang melibatkan kapal militer maupun sipil antara negara-negara ASEAN dan China.

Saat ini, China mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut. Sementara itu, tiga anggota ASEAN—Filipina, Vietnam, dan Malaysia—juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim China.