Pemerintah Vietnam mengajukan protes resmi kepada China dan Filipina terkait aktivitas kedua negara di Kepulauan Spratly yang dinilai melanggar kedaulatan Vietnam. Langkah ini menegaskan ketegangan yang masih berlangsung di kawasan sengketa Laut China Selatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengatakan Vietnam meminta semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat memperumit situasi serta mematuhi hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan yang diunggah di situs resmi pemerintah pada Sabtu (3/5/2025).
Dalam pernyataan itu, Vietnam juga menyerukan agar setiap negara berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.
Protes Vietnam muncul sebagai respons atas aktivitas terbaru China dan Filipina di sejumlah area sengketa dekat Kepulauan Spratly. Pada akhir April, China mempertegas klaim kedaulatannya atas sebuah terumbu karang tak berpenghuni di Laut China Selatan dengan menancapkan bendera nasional di lokasi tersebut.
Beberapa hari kemudian, militer dan penjaga pantai Filipina melakukan operasi di Sandy Cay, sebuah gugusan karang kecil. Filipina menyebut kegiatan itu sebagai “latihan rutin dan sah” yang terkait dengan kesadaran wilayah dan yurisdiksi maritim di Laut Filipina Barat—istilah yang digunakan Filipina untuk menyebut wilayah di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
