Undang-Undang Kimia No. 69/2025/QH15 resmi berlaku pada 1 Januari 2026 dan dinilai memiliki cakupan pengaturan yang luas karena berdampak langsung pada sejumlah sektor ekonomi penting, mulai dari pertanian, farmasi, material, elektronik, hingga industri pengolahan. Menyusul pemberlakuan aturan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan serangkaian regulasi turunan dan panduan pelaksanaan untuk memastikan penerapan yang seragam serta mencegah gangguan pada kegiatan produksi dan bisnis.
Dalam bulan pertama pemberlakuan undang-undang, kementerian menyarankan pemerintah menerbitkan tiga peraturan, yakni Peraturan Pemerintah No. 24/2026/ND-CP tentang daftar bahan kimia yang masuk dalam lingkup Undang-Undang Kimia; Peraturan Pemerintah No. 25/2026/ND-CP yang merinci ketentuan terkait pengembangan industri kimia serta keselamatan dan keamanan kimia; serta Peraturan Pemerintah No. 26/2026/ND-CP yang memandu pengelolaan kegiatan kimia dan bahan kimia berbahaya dalam produk dan barang.
Bersamaan dengan itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan dua surat edaran panduan, yaitu Surat Edaran No. 01/2026/TT-BCT dan Surat Edaran No. 02/2026/TT-BCT. Kedua surat edaran tersebut ditujukan untuk melengkapi kerangka hukum agar implementasi Undang-Undang Kimia dapat berjalan seragam di seluruh wilayah.
Dokumen lain yang menjadi perhatian adalah Pemberitahuan No. 363/BCT-HC yang diterbitkan pada 17 Januari 2026. Pemberitahuan ini disebut sebagai pedoman tindakan yang meminta kementerian, sektor, dan pemerintah daerah segera mengumumkan serta menerapkan prosedur administratif sesuai ketentuan baru, terutama terkait perizinan impor dan ekspor bahan kimia, guna menghindari terhambatnya produksi dan aktivitas usaha.
Sejumlah pemerintah daerah menilai penerbitan dokumen panduan secara cepat membantu pelaksanaan di tingkat lapangan. Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ho Chi Minh menyatakan bahwa setelah menerima Pemberitahuan No. 363/BCT-HC, pihaknya segera menyebarluaskan isi undang-undang beserta peraturan dan surat edaran terkait kepada pelaku usaha, sekaligus memberi masukan kepada Komite Rakyat Kota mengenai penerapan prosedur administratif sebagaimana ditetapkan.
Di Lam Dong, Wakil Direktur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tran Vu Ngoan menilai langkah kementerian mencerminkan sikap proaktif dan sejalan dengan pendekatan yang menempatkan dunia usaha sebagai pusat pelayanan. Ia menyebut, bagi daerah yang memiliki kekuatan pada pertanian berteknologi tinggi dan pengolahan produk pertanian, penyelesaian hambatan prosedur kimia secara tepat waktu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi dan memastikan kemajuan pesanan ekspor.
Dari kalangan akademisi, Profesor Madya Tran Hong Con, mantan dosen di Universitas Sains (Universitas Nasional Vietnam, Hanoi), menilai penerbitan Pemberitahuan 363 hanya 16 hari setelah undang-undang berlaku menunjukkan ketegasan dan tanggung jawab lembaga pengelola. Menurutnya, langkah awal terkait aturan impor-ekspor dan pengelolaan bahan kimia berbahaya dapat meningkatkan rasa aman pelaku usaha, menekan biaya, serta mengurangi risiko gangguan produksi.
Apresiasi juga datang dari komunitas bisnis asing. Nguyen Minh Duc, manajer dan analis kebijakan di US-ASEAN Business Council (USABC), menyatakan bahwa meningkatnya jumlah undang-undang dengan waktu persiapan yang lebih singkat menambah tekanan dalam penyusunan dokumen panduan. Namun, ia menilai unit-unit khusus di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya menyelesaikan dan menerbitkan dokumen secara paralel sehingga terbentuk kerangka hukum terpadu untuk implementasi undang-undang.
Selain menerbitkan regulasi, kementerian menekankan aspek implementasi agar ketentuan Undang-Undang Kimia dapat diterapkan secepat mungkin. Ke depan, Departemen Kimia disebut akan melanjutkan penyelenggaraan lokakarya khusus, termasuk program untuk pelaku usaha, guna memberikan panduan tepat waktu dan memastikan penerapan yang konsisten serta tersinkronisasi.
Wakil Direktur Departemen Kimia Vuong Thanh Chung menyampaikan bahwa industri kimia diarahkan pada pertumbuhan dua digit dengan bertumpu pada penyempurnaan kerangka hukum serta kebijakan insentif investasi. Ia juga menyebut kebijakan pajak penghasilan perusahaan preferensial sebesar 10% selama 15 tahun diharapkan menarik investor dan memperkuat kapasitas internal industri. Menurutnya, bidang farmasi, kimia, dan produk kimia bernilai tambah tinggi memiliki potensi pertumbuhan signifikan, terutama bila didukung tenaga kerja muda yang terampil. Sementara itu, ketentuan baru mengenai pengelolaan bahan kimia berbahaya dalam produk dan barang akan diadopsi secara bertahap oleh perusahaan untuk membangun dasar pengembangan industri kimia yang aman dan berkelanjutan.
