Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan penolakan keras terhadap langkah Iran yang dinilai hampir menutup akses di Selat Hormuz. UEA menegaskan jalur pelayaran strategis tersebut tidak berada di bawah otoritas satu negara, sehingga tidak dapat ditutup atau dibatasi secara sepihak.
Menteri Industri UEA sekaligus pimpinan perusahaan minyak nasional Abu Dhabi, Sultan Ahmed Al Jaber, menilai upaya mengganggu Selat Hormuz bukan sekadar persoalan kawasan, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi global. Dalam pernyataannya di media sosial, Al Jaber menekankan pentingnya selat itu sebagai jalur utama distribusi energi dunia, sekaligus lintasan vital bagi pengiriman pangan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
“Setiap gangguan terhadap Selat Hormuz akan berdampak luas, tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi perekonomian global,” tegas Al Jaber.
Ketegangan di kawasan disebut meningkat sejak operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sejak saat itu, Teheran dilaporkan mengancam akan menargetkan kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.
Ancaman ini memicu kekhawatiran internasional karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, terutama untuk distribusi minyak dan gas. Gangguan di wilayah ini dinilai berpotensi memicu lonjakan harga energi serta mengganggu rantai pasok global.
Al Jaber menyebut langkah yang berpotensi menutup atau membatasi akses di Selat Hormuz sebagai preseden berbahaya dan tidak dapat diterima. Ia juga menilai tindakan semacam itu melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
Menurutnya, dunia tidak memiliki kapasitas untuk menanggung dampak dari gangguan di jalur tersebut. Karena itu, ia menyerukan agar komunitas internasional bersikap tegas untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka.
Pernyataan UEA mencerminkan kekhawatiran negara-negara di kawasan Teluk terhadap eskalasi konflik yang dapat berdampak luas, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Di tengah meningkatnya tensi, perhatian dunia kini tertuju pada upaya menjaga stabilitas dan keamanan jalur perdagangan global yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian internasional.
