Uni Eropa (UE) pada Jumat (12/12/2025) menyepakati keputusan untuk membekukan aset bank sentral Rusia yang berada di Eropa tanpa batas waktu. Kebijakan ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang mengharuskan perpanjangan pembekuan setiap enam bulan.
UE menilai invasi Rusia ke Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Eropa. Karena itu, negara-negara anggota berupaya memastikan Ukraina tetap memiliki pendanaan yang cukup untuk melanjutkan perlawanan militernya, termasuk dengan memanfaatkan aset kedaulatan Rusia yang dibekukan sejak invasi Moskow pada 2022.
Dalam keputusan terbaru, pemerintah UE sepakat untuk mengimobilisasi sekitar 210 miliar euro (sekitar US$246 miliar) aset Rusia selama diperlukan. Langkah ini juga mengurangi risiko penolakan dari negara anggota seperti Hungaria dan Slovakia—yang memiliki hubungan lebih baik dengan Moskow—yang sebelumnya berpotensi memaksa UE mengembalikan dana ke Rusia bila perpanjangan pembekuan tidak disetujui.
Pembekuan aset tanpa batas waktu ini ditujukan untuk meyakinkan Belgia agar mendukung rencana UE menggunakan dana Rusia yang dibekukan guna memberikan pinjaman hingga 165 miliar euro kepada Ukraina. Pinjaman tersebut dirancang untuk membiayai kebutuhan militer dan anggaran sipil Ukraina pada 2026–2027.
Dalam skema yang dibahas, pinjaman itu hanya akan dibayar kembali oleh Ukraina ketika Rusia membayar ganti rugi perang. Dengan demikian, pinjaman tersebut secara efektif berfungsi sebagai hibah yang mendahului pembayaran reparasi Rusia di masa depan.
Para pemimpin UE dijadwalkan bertemu dalam European Council pada 18 Desember untuk memfinalisasi rincian skema pinjaman reparasi, termasuk menyelesaikan persoalan jaminan bagi Belgia. Belgia menginginkan kepastian agar tidak menanggung beban sendiri apabila Rusia memenangkan gugatan hukum terkait aset tersebut.
Sebelum pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dijadwalkan mengunjungi Berlin untuk bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, dengan kehadiran pemimpin Eropa, UE, dan NATO lainnya. Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko menyebut keputusan UE sebagai “langkah bersejarah menuju keadilan dan akuntabilitas” serta menilai kebijakan itu memperkuat fondasi mekanisme pinjaman reparasi.
Jerman disebut tidak melihat alternatif selain skema pinjaman reparasi tersebut dan siap memberikan jaminan sebesar 50 miliar euro, menurut sumber diplomatik Eropa.
Di sisi lain, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengkritik keputusan UE yang disahkan melalui mekanisme qualified majority vote, yang membutuhkan dukungan minimal 15 dari 27 negara anggota dengan representasi 65% populasi UE. Orban menilai langkah tersebut akan menyebabkan kerusakan permanen terhadap UE dan berjanji akan berupaya memulihkan “tatanan hukum yang sah”.
Sementara itu, Bank Sentral Rusia menyatakan rencana UE menggunakan asetnya adalah ilegal dan mengatakan akan menempuh seluruh cara hukum untuk melindungi kepentingannya. Bank sentral Rusia juga mengonfirmasi telah menggugat Euroclear, lembaga penyimpanan sekuritas berbasis di Brussels yang menyimpan sekitar 185 miliar euro dari total aset Rusia yang dibekukan di Eropa. Euroclear sebelumnya telah menjadi sasaran gugatan Rusia di pengadilan Moskow sejak UE membekukan aset tersebut pada 2022.
Dalam perkembangan lain, Financial Times melaporkan Ukraina berpotensi bergabung dengan UE pada 1 Januari 2027 berdasarkan proposal yang tengah dibahas dalam pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang. Namun, sejumlah diplomat Eropa menyebut target tersebut sangat sulit dicapai, bahkan dinilai “hampir mustahil” oleh beberapa pejabat UE, mengingat proses aksesi UE biasanya memakan waktu bertahun-tahun.
