Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif sebesar 25% terhadap negara mana pun yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran. Kebijakan itu disampaikan pada Senin, 12 Januari 2026, melalui platform Truth Social dan dinyatakan berlaku segera.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk hukuman ekonomi terhadap negara-negara yang dinilai membantu mendanai pemerintah Iran, di tengah laporan penindakan keras terhadap demonstran di negara itu. Pengumuman ini langsung memicu perhatian pasar global karena berpotensi memengaruhi arus perdagangan internasional.
Kebijakan tarif itu menyasar negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang utama Iran, termasuk China, India, Uni Emirat Arab, dan Turki. Dengan adanya tarif, produk dari negara-negara tersebut terancam kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat.
Respons internasional muncul dengan cepat, terutama dari China. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington menyatakan bahwa perang tarif hanya akan merugikan semua pihak dan tidak akan menyelesaikan persoalan politik di Iran. China juga mengancam akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak-hak ekonomi mereka.
Di sisi lain, India disebut berada dalam posisi sulit. Negara itu merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran, sementara sebelumnya juga telah menghadapi tarif tinggi terkait perdagangan minyak dengan Rusia.
Hingga kini, Gedung Putih belum merinci mekanisme teknis penerapan tarif tersebut. Namun, para analis memperkirakan Trump dapat menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 sebagai dasar hukum untuk melegalkan kebijakan itu.
Bagi Iran, kebijakan tarif ini dinilai menambah tekanan pada perekonomian yang sudah berat. Nilai tukar Rial dilaporkan telah terdepresiasi hingga 45% terhadap Dolar AS. Meski Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesiapan untuk berdialog jika didasari rasa saling menghormati, eskalasi ekonomi dari Washington dipandang sebagai upaya untuk semakin mengisolasi Iran dari sistem perdagangan internasional tanpa menempuh jalur militer secara langsung.
Investor global kini memantau kemungkinan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, termasuk potensi pengaruhnya terhadap harga minyak dunia dan stabilitas rantai pasokan yang melibatkan negara-negara terdampak.
