Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu di Alaska pada Jumat mendatang. Pertemuan ini disebut menjadi kunjungan pertama Putin ke Amerika Serikat dalam satu dekade.
Di tengah rencana pertemuan tersebut, Institute for the Study of War (ISW) menilai Kremlin berupaya memanfaatkan KTT Alaska untuk melemahkan kohesi antara AS, Ukraina, dan sekutu-sekutu Eropa dalam konteks perang di Ukraina. Dalam laporan terbarunya, ISW menyebut Rusia akan berupaya menggambarkan Kyiv dan Eropa sebagai pihak yang menghambat tercapainya kesepakatan damai.
“Kremlin berusaha menggunakan KTT Alaska yang akan datang untuk memisahkan Amerika Serikat dari Eropa alih-alih terlibat dalam upaya perdamaian yang berarti,” tulis ISW, seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (12/8/2025).
ISW menilai pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang Moskow, termasuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, membentuk pemerintahan proksi pro-Rusia, serta mendorong demiliterisasi penuh Ukraina. ISW juga memperingatkan kemungkinan Rusia melanggar gencatan senjata dan kemudian menyalahkan Ukraina, sebagaimana yang disebut terjadi pada musim semi 2025.
Di sisi lain, Ukraina menyatakan kekhawatiran bahwa Rusia tidak sungguh-sungguh berminat pada kesepakatan damai karena tetap berpegang pada tujuan menaklukkan negara itu sepenuhnya. Laporan tersebut juga menyebut AS sempat mengusulkan pertukaran sebagian wilayah yang diduduki Rusia sebagai bagian dari perdamaian, namun usulan itu ditolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Analis geopolitik Ukraina dari Ukraine Decoded, Viktor Kovalenko, menilai KTT Alaska sebagai “terobosan diplomatik penting bagi AS dan Ukraina”, namun dengan catatan Kyiv perlu dilibatkan.
“KTT Alaska dapat menghentikan pertumpahan darah, tetapi tanpa dukungan Ukraina dan fokus pada penarikan Rusia dari wilayah-wilayah penting, hal itu berisiko menjadi fatamorgana diplomatik,” ujarnya.
Sebelumnya, Trump menyatakan dirinya dan Putin akan membahas proposal gencatan senjata yang melibatkan penyerahan wilayah timur Ukraina kepada Rusia. Gagasan ini mendapat penolakan keras dari Zelensky dan juga Eropa, yang menilai kesepakatan semacam itu justru dapat memberi waktu bagi Moskow untuk mempersiapkan serangan baru.
Sejumlah tokoh Rusia juga secara terbuka menuding Eropa sebagai pihak yang menghalangi perdamaian. Ilmuwan politik Rusia Sergei Markov mengatakan kepada The Washington Post bahwa kepentingan utama Rusia adalah menggambarkan Ukraina dan Eropa, bukan Rusia, sebagai penghambat kesepakatan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev bahkan menyebut “para dungu Eropa” menghalangi AS mencapai kesepakatan damai. Sementara Ketua Partai Demokrat Liberal Rusia (LDPR) Leonid Slutsky menuding negara-negara Eropa ingin mencegah penyelesaian cepat perang di Ukraina.
Perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak 2022. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO menjadi penyebab konflik.
