Ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pertama kali menerapkan tarif impor terhadap China pada 2017, sejumlah negara Asia Tenggara justru meraup keuntungan. Banyak perusahaan manufaktur memindahkan basis produksi ke Vietnam, Kamboja, dan negara-negara tetangga, dalam strategi yang dikenal sebagai China Plus One—mengurangi ketergantungan pada China sambil sejalan dengan dorongan Washington untuk menjauh dari ekonomi China.

Namun, kebijakan tarif Trump edisi kedua memunculkan dinamika berbeda. Vietnam dan Kamboja kini dikenakan tarif tinggi, masing-masing 46% dan 49%. Indonesia juga terdampak dengan tarif 32%, sementara Malaysia 24%. Meski penerapan tarif ditunda selama 90 hari, negara-negara yang sebelumnya merespons seruan diversifikasi kini justru dicap sebagai “pengelak tarif”.

Dalam situasi ini, China bergerak memanfaatkan momentum melalui langkah diplomasi yang digambarkan sebagai “serangan pesona”. Dalam kunjungan regional, Presiden China Xi Jinping mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk “bersama-sama melawan proteksionisme”. Xi juga menjanjikan peningkatan impor dari Indonesia, sembari membangun citra China sebagai “pembela globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas” di tengah ketidakpastian global.

Menurut Ian Chong, Profesor Madya di National University of Singapore, negara-negara Asia Tenggara selama ini berperan sebagai penyeimbang dalam hubungan AS dan China. Namun ia menilai kawasan kini cenderung makin dekat dengan China, sementara sikap Trump secara signifikan merusak kredibilitas AS. Dampaknya, reputasi Xi meningkat “tanpa perlu bersusah payah”.

Meski demikian, Chong menekankan pertanyaan mendasar yang dihadapi kawasan: apakah China dapat diandalkan. Negara-negara Asia Tenggara membutuhkan investasi dan akses pasar dari China, tetapi janji-janji tersebut diuji oleh tantangan domestik yang dihadapi Beijing dan perlambatan ekonomi.

ASEAN di pusat rantai pasokan global

Dengan populasi sekitar 680 juta dan status sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, ASEAN memegang posisi penting dalam rantai pasokan global. Kawasan ini memproduksi komponen semikonduktor, ponsel pintar, hingga produk alas kaki untuk merek-merek global. Sejak perang dagang AS-China pertama, ASEAN juga menarik investasi manufaktur dalam jumlah besar.

Susannah Patton, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, menyebut China bagi negara-negara Asia Tenggara adalah pesaing sekaligus mitra ekonomi. Data 2018–2022 menunjukkan perusahaan AS menyumbang 25% investasi manufaktur di ASEAN, melampaui Jepang (11%) dan Uni Eropa (10%). Pangsa China tumbuh cepat namun berada di sekitar 8%, meski sejumlah pakar menilai angka riil bisa lebih tinggi karena sebagian investasi mengalir melalui Hong Kong dan entitas luar negeri.

Aturan tarif baru AS dinilai mengancam strategi China Plus One, sehingga negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan investasi dari China. Namun, kondisi ekonomi China berpotensi membatasi ekspektasi itu. Kesulitan yang dialami perusahaan tenaga surya China disebut telah menekan investasi luar negeri ke ASEAN pada 2024, dan gejala serupa mulai terlihat di sektor otomotif serta konsumen. Beijing juga diperkirakan dapat semakin membatasi investasi asing untuk melindungi lapangan kerja manufaktur di dalam negeri, di tengah pertumbuhan yang lemah dan meningkatnya pengangguran.

Gesekan geopolitik tetap membayangi

Di luar faktor ekonomi, ketegangan geopolitik tetap menjadi isu laten. Chong menggambarkan relasi China-ASEAN sebagai hubungan antartetangga yang saling bergantung, tetapi penuh gesekan. Sengketa wilayah di Laut China Selatan menjadi faktor krusial, karena klaim China tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Sensitivitas lain muncul terkait mobilisasi komunitas etnis Tionghoa di negara-negara ASEAN oleh Beijing. Sementara bagi negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang juga menjadi titik pertikaian.

Selain itu, risiko meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan menjadi kekhawatiran tersendiri. Kedua jalur tersebut penting bagi perdagangan Asia Tenggara; konflik dapat mengganggu rantai pasokan global dan berdampak serius pada ekonomi ASEAN. Chong menilai negara-negara Asia Tenggara ingin berelasi dengan China, tetapi tetap berhati-hati karena menyadari risiko tindakan militer Beijing terhadap stabilitas kawasan.

China, di sisi lain, tampak memperhitungkan dinamika ini dalam diplomasi regionalnya. Di Vietnam, Xi menekankan perjuangan bersama melawan kolonialisme, tetapi menghindari topik sensitif seperti Perang Sino-Vietnam 1979 maupun sengketa Laut China Selatan. Carlyle Thayer, Profesor Emeritus di University of New South Wales, menilai pendekatan China terhadap Vietnam relatif lebih akomodatif dibanding pendekatan garis kerasnya terhadap Filipina.

Di Kamboja, isu ekspansi Pangkalan Angkatan Laut Ream—yang kontroversial dan didanai China—diminimalkan dalam rangkaian kunjungan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meresmikan pangkalan itu sebelum kedatangan Xi dan menegaskan fasilitas tetap di bawah kendali Kamboja. Thayer menilai langkah tersebut menunjukkan keinginan China menjaga niat baik di kawasan, sekaligus meredakan kekhawatiran internasional dan melindungi kepentingan Vietnam.

Pergeseran keseimbangan dan ruang gerak yang menyempit

Meski mendekati negara-negara tetangga, China juga menyatakan “secara kukuh menentang” pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China, serta menegaskan akan mengambil tindakan balasan bila itu terjadi. Sementara Trump menyatakan lebih dari 70 negara telah menghubungi AS untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

Situasi ini membuat banyak negara Asia Tenggara berada dalam posisi sulit. Thayer menilai Vietnam tidak dapat mencegah kebijakan Trump yang merusak hukum internasional, perdagangan bebas, multilateralisme, dan globalisasi—dan Vietnam juga “tidak dapat mengubah geografinya”. Ia menyebut Vietnam perlu mencari pasar baru, termasuk ke Timur Tengah dan MERCOSUR di Amerika Selatan.

Malaysia, dengan tarif 24% yang lebih rendah dibanding beberapa negara lain, dinilai relatif diuntungkan karena menjadi tujuan potensial bagi bisnis yang ingin pindah dari negara bertarif lebih tinggi. Di media sosial China, diskusi tentang relokasi pabrik ke Malaysia disebut ramai, dengan pertimbangan populasi etnis Tionghoa yang besar dinilai mempermudah transisi bisnis.

Menjaga keseimbangan: dari “diplomasi bambu” hingga non-blok

Vietnam dikenal mempraktikkan “diplomasi bambu”, istilah yang dicetuskan mantan pemimpin Nguyen Phu Trong pada 2016. Konsep ini menggambarkan sikap teguh pada kepentingan inti, tetapi tetap lentur menghadapi tekanan dua kekuatan utama, China dan AS. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip “non-blok” ASEAN yang menjadi dasar diplomasi kawasan sejak Perang Dingin.

Alexander L. Vuving dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies menilai Vietnam secara umum berhasil menjaga keseimbangan itu, tetapi “tali” yang harus dipijak kini semakin tipis. Ia juga menilai Vietnam sadar suatu saat harus berpihak, namun karena itu adalah hal terakhir yang diinginkan, mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri—dan kini terkejut ketika momen itu terasa semakin dekat.

Indonesia menghadapi tantangan serupa, meski hingga kini mempertahankan sikap netral. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan Indonesia akan terus berjuang untuk mandiri dan berkembang terlepas dari tantangan pasar global. “Kita tidak akan pernah mengemis,” tegasnya.

Namun, ketergantungan ekonomi Indonesia yang meningkat terhadap China dinilai memperumit ruang gerak. Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyebut pada 2024 impor Indonesia dari China melonjak 33% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, perkembangan itu berarti Indonesia akan semakin bergantung pada China dan makin dekat dengan BRICS.

Melampaui pilihan biner AS-China

Thayer menyimpulkan ada empat strategi umum menghadapi persaingan AS-China: penyeimbangan, mengikuti arus, “berjalan di atas tali” (hedging), dan netralitas—serta negara dapat berganti strategi sesuai kepentingan. Ia mencontohkan Filipina sebagai contoh menonjol strategi penyeimbangan karena bersekutu dengan AS sejak 1951. Strategi “mengikuti arus” terlihat pada negara yang lebih lemah yang memilih berpihak pada kekuatan dominan; Myanmar, Kamboja, dan Laos disebut sebagai contoh tipikal karena kedekatan mereka dengan China. Malaysia dan Vietnam disebut sebagai contoh penerapan hedging, sementara India dan Indonesia mengikuti prinsip non-blok.

Di tingkat kawasan, ASEAN berupaya menampilkan persatuan menghadapi tarif pemerintahan Trump. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN tahun ini, menyatakan negaranya akan memimpin upaya membangun front regional yang bersatu agar suara kolektif ASEAN terdengar jelas dan tegas di panggung internasional.

Dr. Peng Nian, Direktur Pusat Penelitian Studi Asia di Hong Kong, melihat strategi yang semakin bernuansa: negara-negara Asia Tenggara dinilai mulai melampaui pilihan biner AS-China dengan mendiversifikasi kemitraan ekonomi ke Eropa dan pasar lain untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu negara adidaya.