Taiwan tetap berada dalam status siaga tinggi pada Rabu, 31 Desember 2025, sehari setelah Tiongkok menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar pulau tersebut. Penjaga pantai Taiwan menyatakan pusat tanggap darurat maritim masih beroperasi penuh sambil memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok.
Latihan yang diberi nama Justice Mission 2025 itu dilaporkan melibatkan peluncuran puluhan roket ke arah Taiwan serta pengerahan sejumlah besar kapal perang dan pesawat militer di sekitar pulau. Pemerintah Taiwan mengecam latihan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan kawasan dan menyebutnya sebagai provokasi terbuka, sementara aksi itu juga memicu kekhawatiran negara-negara Barat.
Kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan, Kuan Bi-ling, mengatakan kapal-kapal Tiongkok mulai menjauh dari wilayah sekitar Taiwan meski Beijing belum secara resmi menyatakan latihan telah berakhir. Ia menuturkan situasi maritim mulai mereda, namun pusat tanggap darurat tetap diaktifkan karena tidak ada pengumuman resmi dari pihak Tiongkok.
Seorang pejabat penjaga pantai Taiwan menyebut seluruh 11 kapal penjaga pantai Tiongkok telah meninggalkan perairan dekat Taiwan dan terus bergerak menjauh. Pejabat keamanan Taiwan lainnya menambahkan bahwa pusat tanggap darurat militer dan penjaga pantai masih berada dalam status aktif.
Di sisi lain, dua sumber keamanan di kawasan menyatakan lebih dari 90 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Tiongkok masih berada di wilayah tersebut, dengan banyak di antaranya dikerahkan di Laut China Selatan, sekitar Taiwan, dan Laut China Timur. Menurut mereka, skala pengerahan maritim Tiongkok meningkat sejak awal pekan ini. Latihan militer itu berlangsung pada periode yang secara tradisional dikenal sebagai musim padat aktivitas latihan bagi militer Tiongkok.
Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir sebanyak 77 pesawat militer Tiongkok serta 25 kapal angkatan laut dan penjaga pantai beroperasi di sekitar pulau. Dari jumlah tersebut, 35 pesawat dilaporkan melintasi garis median Selat Taiwan yang selama ini menjadi pemisah tidak resmi kedua belah pihak.
Di tengah berlangsungnya latihan, para duta besar negara-negara anggota Quad—forum dialog keamanan yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India—bertemu di Beijing pada Selasa. Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok, David Perdue, mengunggah foto pertemuan tersebut di X bersama para duta besar Australia, Jepang, dan India di Kedutaan Besar AS. Ia menyebut Quad sebagai “kekuatan untuk kebaikan” yang berupaya menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka, tanpa merinci agenda pertemuan. Kedutaan Besar AS tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait pertemuan itu.
Latihan ini disebut sebagai latihan perang paling luas dari sisi cakupan wilayah sejauh ini. Dampaknya, Taiwan membatalkan puluhan penerbangan domestik serta mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk pemantauan. Prajurit juga terlihat menjalankan latihan respons cepat, termasuk pemasangan barikade di sejumlah lokasi.
Tiongkok menyatakan latihan tersebut sebagai langkah yang “perlu dan sah” untuk menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok, Zhang Han, mengatakan latihan itu merupakan “peringatan keras terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan pihak luar.”
Kantor berita Xinhua turut memuat artikel yang merangkum “tiga poin utama” dari latihan tersebut, yang dimulai 11 hari setelah Amerika Serikat mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$11,1 miliar untuk Taiwan. Artikel itu menyebut simulasi “pengepungan” sebagai gambaran kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat untuk “menekan dan menahan kekuatan separatis sekaligus menutup akses bagi campur tangan eksternal,” mengutip Zhang Chi, profesor di Universitas Pertahanan Nasional PLA.
Meski latihan perang Tiongkok dinilai semakin realistis dan berani, risiko pecahnya perang disebut tetap rendah. Kepala Program Asia lembaga pemikir Defense Priorities di Amerika Serikat, Lyle Goldstein, menilai langkah tersebut lebih bersifat ancaman politik, seraya mengatakan perang akan sangat mahal bagi Tiongkok dalam kondisi apa pun.
Tiongkok mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Taiwan menolak klaim tersebut.
