Pemungutan suara tahap ketiga sekaligus terakhir dalam rangkaian pemilu di Myanmar resmi ditutup setelah berlangsung selama sebulan. Partai-partai pro-militer dilaporkan meraih suara mayoritas dan berada di jalur kemenangan telak dalam pemilu yang diselenggarakan di bawah pemerintahan junta.
Menurut laporan AFP pada Minggu (25/1/2026), hasil pemilu tersebut dinilai para kritikus hanya akan memperpanjang cengkeraman militer atas kekuasaan. Penutupan tahap terakhir dilakukan usai pemungutan suara digelar di puluhan daerah pemilihan di berbagai wilayah Myanmar, sekitar sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta.
Militer sebelumnya menyatakan pemilu akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dikesampingkan, sementara partainya yang populer dibubarkan. Kelompok pendukung demokrasi juga menilai pemilu dipenuhi oleh sekutu militer.
Pemimpin junta Min Aung Hlaing, yang tidak menutup kemungkinan menjabat sebagai presiden setelah pemilu, turut mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil. Menanggapi pertanyaan wartawan AFP, ia menyatakan, “Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat.” Ia menambahkan, “Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung.”
Di sisi lain, pemungutan suara tidak digelar di wilayah yang dikuasai pemberontak. Sementara itu, di daerah yang berada di bawah kendali junta, pengawas hak asasi manusia menyebut persiapan pemilu ditandai paksaan serta penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer. Meski sempat memasuki satu dekade reformasi yang dipimpin pemerintahan sipil, periode tersebut berakhir setelah kudeta militer pada 2021. Dalam peristiwa itu, Aung San Suu Kyi ditahan, konflik bersenjata meluas menjadi perang saudara, dan negara tersebut terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan.
