Di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik yang mulai menekan daya beli, belanja perusahaan untuk jasa public relations (PR) dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan. Namun, pengeluaran korporasi untuk komunikasi disebut bergeser ke pendekatan yang lebih strategis, terukur, dan berbasis dampak bisnis.
Gambaran tersebut tertuang dalam studi yang diluncurkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) bersama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya berjudul Studi Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di Tahun 2026.
Studi ini diluncurkan di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang disebut memicu penutupan Selat Hormuz dan mendorong lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut turut memberi tekanan inflasi di dalam negeri. Pada kuartal I/2026, inflasi Indonesia tercatat meningkat, dengan inflasi Maret mencapai 0,41% dan inflasi tahunan Januari sebesar 3,55%, tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Ketua Umum APPRI Sari Soegondo mengatakan situasi ekonomi yang bergejolak membuat perusahaan semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran komunikasi. Menurut dia, industri PR perlu memahami kebutuhan klien secara lebih presisi.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, kami merasa perlu untuk membekali konsultan komunikasi dan PR dengan pemetaan kebutuhan komunikasi perusahaan agar dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan klien,” ujar Sari saat peluncuran studi di Jakarta, Senin (28/4).
Ia menambahkan, pemetaan kebutuhan itu juga penting sebagai dasar pelaku industri PR menyusun strategi bisnis ke depan, sekaligus menjadi masukan bagi asosiasi dalam memperkuat daya saing anggotanya.
Survei yang mulai digarap sejak November 2025 tersebut melibatkan 24 perusahaan dari 50 perusahaan undangan yang tersebar di 19 sektor, antara lain kesehatan, perbankan, manufaktur, energi, ritel, layanan publik, hingga sumber daya alam.
Hasil studi menunjukkan kesadaran pimpinan perusahaan terhadap pentingnya fungsi komunikasi belum sepenuhnya matang. Sebanyak 46% pimpinan organisasi tercatat masih ragu meningkatkan aktivitas komunikasi karena pertimbangan efisiensi biaya.
Dari sisi anggaran, pola belanja komunikasi menunjukkan disparitas yang lebar. Sekitar 29% responden mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar per tahun, sementara 29% lainnya berada di kisaran Rp300 juta per tahun.
Adapun kebutuhan terbesar perusahaan terhadap jasa PR masih didominasi manajemen reputasi, yang dipilih hampir seluruh responden. Layanan lain yang banyak dibutuhkan meliputi market intelligence sekitar 75%, integrated marketing communication sekitar 60%, serta dukungan advokasi sebesar 35%.
Ketua Tim Riset Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Natalia Widiasari menilai industri PR nasional sedang bergerak menuju peran yang lebih strategis, bukan sekadar fungsi pendukung pemasaran.
“Berdasarkan temuan kami, secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan PR di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju peran yang lebih strategis,” kata Natalia.
Menurut dia, perubahan lanskap komunikasi digital, banjir informasi, serta tuntutan pengukuran dampak menjadi tantangan baru yang mendorong industri beradaptasi lebih cepat.
Studi juga mencatat preferensi klien terhadap konsultan lokal masih dominan. Sekitar 88% responden menyatakan lebih memilih agensi PR domestik karena dinilai lebih memahami konteks sosial, budaya, dan dinamika bisnis Indonesia.
Dari sisi model kerja, pola berbasis proyek masih mendominasi dengan porsi 67%. Kontrak jangka pendek tercatat 25%, sedangkan kerja sama jangka panjang baru 8%.
Meski efisiensi menjadi perhatian, optimisme terhadap prospek industri PR tetap tinggi. Sebanyak 52% responden mengaku sangat optimistis terhadap pertumbuhan sektor PR dalam tiga hingga lima tahun ke depan, sementara 36% menyatakan optimistis.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa di tengah tekanan ekonomi, perusahaan tetap memandang komunikasi sebagai instrumen strategis untuk menjaga reputasi, mengelola krisis, dan mempertahankan kepercayaan publik di tengah lanskap bisnis yang kian kompleks.
