Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran mantan Menteri Luar Negeri, akademisi, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Negara pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan itu membahas arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang dinilai semakin kompleks.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan forum tersebut berlangsung sebagai ruang diskusi dua arah. Dalam pertemuan itu, Presiden memaparkan sejumlah kebijakan strategis sekaligus menyerap aspirasi dan menjawab berbagai isu yang disampaikan para tokoh diplomasi.
“Inti dari pertemuan tersebut adalah Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” ujar Teddy dalam pernyataan resminya.
Dalam tinjauan satu tahun terakhir, pemerintah menyoroti sejumlah capaian yang disebut berdampak langsung bagi kepentingan nasional. Di bidang integrasi ekonomi, Indonesia bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS bersama negara-negara seperti Tiongkok dan India. Pemerintah juga menyebut adanya keberhasilan negosiasi tarif dagang 0% di 27 negara anggota Uni Eropa.
Di sektor layanan religi, pemerintah menyampaikan adanya kesepakatan pembangunan fasilitas khusus “Kampung Haji” di Arab Saudi. Sementara pada isu stabilitas kawasan, Indonesia disebut berpartisipasi aktif dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat, yang diklaim menurunkan intensitas konflik secara signifikan.
Selain memaparkan capaian tersebut, Teddy juga menyampaikan klarifikasi terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian), lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Teddy, keikutsertaan Indonesia bersifat fleksibel dan dilakukan bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, dan Qatar, sebagai langkah untuk terlibat langsung dalam proses rekonstruksi di Palestina.
Terkait isu komitmen dana sebesar USD 1 miliar, Istana menegaskan bahwa angka tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza yang bersifat opsional. “Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” kata Teddy.
Menurut penjelasan Istana, langkah itu ditempuh sebagai bagian dari diplomasi proaktif agar Indonesia memiliki ruang untuk terlibat dan menyuarakan posisi secara langsung dalam upaya perdamaian, tidak hanya melalui pernyataan di forum internasional.
