Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar seminar nasional yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Senin (9/10/2023). Kegiatan berlangsung secara luring di Ruang Serba Guna SAPPK Lantai 6, ITB Kampus Ganesha, serta daring melalui Zoom Meeting.
Seminar diselenggarakan SAPPK ITB bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia dan IAP Jawa Barat. Diskusi menghadirkan pengamat SDA Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. sebagai narasumber, dengan dosen SAPPK ITB Ir. Sugiyantoro, M.I.P., Ph.D., IAP. sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Ichsanuddin mengulas sejumlah aspek terkait pengelolaan SDA. Ia menyinggung sejarah pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk peran Belanda dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ia juga menjelaskan konsep sekuritisasi aset nasional serta menekankan pentingnya memikirkan perbaikan rasio ekonomi di Indonesia.
Ichsanuddin turut mengkritik model ekonomi Indonesia yang dinilainya cenderung didominasi perusahaan asing dan oligarki internasional. Menurutnya, kebijakan publik yang tepat menjadi landasan utama untuk memperbaiki pengelolaan SDA. “Kebijakan publik yang benar menjadi landasan utama untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengamati pengaruh kebijakan neoliberal terhadap pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap harkat martabat manusia dan kondisi ekonomi negara. Selain itu, ia menyoroti isu oligarki politik dan bisnis, serta menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam tata kelola SDA. “Sumber daya intangibel seperti kejujuran dan integritas juga sangat penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Ichsanuddin menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan harkat martabat manusia dan prinsip keadilan. Seminar tersebut disebut memberikan wawasan mengenai isu-isu kritis pengelolaan SDA di Indonesia sekaligus memunculkan pandangan kritis terhadap kebijakan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.
Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)
