Penutupan Selat Hormuz selama 67 hari, dengan lalu lintas kapal yang disebut hanya dapat berlangsung melalui izin terbatas di bawah kendali Iran, dilaporkan memicu guncangan luas pada pasar energi dan memengaruhi perhitungan kekuatan global. Situasi tersebut digambarkan sebagai kondisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern, karena jalur strategis itu menjadi titik kendali baru bagi arus energi dunia.

Dalam lebih dari dua bulan terakhir, gangguan dilaporkan terjadi pada ekspor minyak mentah, produk olahan, hingga kargo non-migas. Dampaknya disebut langsung tercermin pada sejumlah indikator ekonomi global, mulai dari kenaikan biaya asuransi perang ke level tertinggi dalam beberapa tahun, lonjakan tarif angkutan, hingga antrean kapal tanker di laut atau pengalihan rute ke jalur yang lebih panjang dan mahal.

Tekanan tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko inflasi global, terganggunya rantai pasok, serta peninjauan ulang strategi oleh berbagai kekuatan dunia. Dalam narasi yang beredar, persoalan yang dihadapi tidak lagi sekadar “risiko keamanan”, melainkan penyumbatan total pada salah satu jalur energi paling vital.

Penutupan ini dipandang mengirim pesan bahwa penguasaan atas Hormuz berimplikasi langsung pada tatanan energi dunia. Dengan posisi geopolitik tersebut, keputusan atas kapal yang melintas praktis bergantung pada kebijakan yang dibuat di Teheran. Kondisi ini turut digambarkan menggeser karakter konflik dari konfrontasi militer menjadi persaingan ekonomi-geopolitik berskala luas.

Bagi Amerika Serikat, situasi ini disebut berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar. Washington dilaporkan menghadapi tuntutan untuk mempertahankan armada laut di kawasan, mengelola jalur pasokan alternatif, serta menahan gejolak energi di dalam negeri yang dinilai mulai memberi tekanan kontraktif pada ekonomi, mengingatkan pada krisis Timur Tengah di masa lalu.

Semakin lama penyumbatan berlangsung, laporan tersebut menilai tekanan inflasi di AS dapat meningkat, rantai pasok menjadi kurang efisien dan menggerus daya saing industri, serta beban militer dan finansial terus bertambah tanpa kejelasan akhir.

Di sisi lain, Tiongkok digambarkan berupaya memperkuat posisinya di tengah krisis. Dengan ketergantungan Asia Timur pada minyak Teluk, Beijing disebut menempuh langkah pragmatis melalui kontrak energi jangka panjang dengan produsen kawasan, pengembangan rute darat alternatif, serta partisipasi dalam proyek transportasi dan pengalihan sebagian perdagangan ke jalur baru.

Dalam penilaian tersebut, penutupan Hormuz—meski dengan lalu lintas terbatas dan terkendali—disebut berpotensi meningkatkan ketergantungan kawasan pada Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi tawar Beijing terhadap AS.

Sementara itu, negara-negara Teluk Persia yang selama bertahun-tahun menggantungkan keamanan energi pada payung militer AS dikatakan mulai mempertanyakan efektivitas model tersebut. Penutupan selama 67 hari tanpa pembukaan yang berarti, menurut laporan itu, mendorong mereka untuk mempertimbangkan diversifikasi pendekatan keamanan, meningkatkan keterhubungan dengan negara-negara Timur, memperkuat hubungan dengan Tiongkok, hingga meninjau ulang kebijakan terhadap Iran.

Perkembangan ini kemudian ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: transisi menuju tatanan dunia multipolar. Jika Selat Hormuz terus berada dalam kondisi “tertutup yang dikendalikan”, laporan tersebut menilai struktur perdagangan energi dapat berubah secara fundamental, rute investasi bergeser, keseimbangan kekuatan ekonomi global bergerak, dan sejumlah aliansi strategis internasional berpotensi ditata ulang.

Dengan demikian, situasi di Hormuz tidak hanya dipandang sebagai penghentian satu jalur pelayaran, melainkan sebagai perubahan cara kekuasaan didefinisikan melalui kontrol atas sebuah selat laut yang menentukan arus energi global.