Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa mengumumkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia, dua tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pengumuman ini juga datang sepekan setelah kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia di kawasan Arktik.

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman yang dijatuhkan satu negara terhadap negara lain untuk menghentikan tindakan agresi atau merespons pelanggaran hukum internasional. Langkah ini kerap disebut sebagai salah satu tindakan terberat yang dapat diambil suatu negara selain perang.

Dalam paket terbaru, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap 500 perusahaan Rusia yang ditujukan untuk menyasar mesin perang Rusia. Selain itu, pembatasan ekspor diberlakukan terhadap hampir 100 perusahaan atau individu guna membatasi kemampuan Rusia memproduksi senjata. Biden juga menyatakan sanksi tersebut akan menargetkan pihak-pihak yang terkait dengan pemenjaraan Alexei Navalny.

Inggris, di sisi lain, membekukan aset enam petinggi penjara dan melarang mereka bepergian ke Inggris. Inggris juga menetapkan larangan baru untuk ekspor logam, permata, dan energi dari Rusia.

Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap 200 organisasi dan individu yang disebut membantu Rusia mendapatkan senjata atau terlibat dalam pengambilan anak-anak Ukraina dari rumah mereka.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, AS, Inggris, Uni Eropa, bersama negara-negara lain seperti Australia, Kanada, dan Jepang, telah menerapkan lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia. Tujuannya adalah melemahkan perekonomian Rusia.

Di antara langkah yang telah diterapkan, cadangan mata uang asing Rusia senilai US$350 miliar—sekitar setengah total cadangan mata uang asing negara itu—dibekukan. Uni Eropa juga menyebut sekitar 70% aset bank-bank Rusia dibekukan, dan sejumlah bank dikeluarkan dari Swift, layanan pesan berkecepatan tinggi untuk lembaga keuangan.

Negara-negara Barat turut memberikan sanksi terhadap oligarkh—pengusaha kaya yang terkait dengan Kremlin—serta menyita kapal mereka. Industri minyak dan gas Rusia juga menjadi sasaran utama. AS dan Inggris melarang minyak dan gas Rusia, sedangkan Uni Eropa melarang impor minyak mentah melalui jalur laut. Kelompok G7 menetapkan batas harga maksimum US$60 per barel untuk minyak mentah Rusia dengan tujuan menekan pendapatan Rusia.

Di luar kebijakan pemerintah, ratusan perusahaan besar—termasuk McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, dan Heineken—dilaporkan berhenti menjual dan memproduksi barang di Rusia. Namun, sebagian perusahaan disebut masih berbisnis di negara itu. PepsiCo, misalnya, dituduh terus menjual produk makanan di Rusia. BBC juga menemukan perusahaan kosmetik Amerika, Avon, membuat barang di sebuah pabrik dekat Moskow.

Pemerintah Rusia berulang kali menyatakan sanksi tidak berdampak besar. Presiden Vladimir Putin, misalnya, mengeklaim sanksi Eropa tidak berdampak apa pun dan menyebut ekonomi Rusia tumbuh sementara ekonomi pihak lain menurun.

Sejumlah lembaga menilai Rusia memiliki cara untuk mengurangi efek pembatasan. Atlantic Council menyebut Rusia dapat menjual minyak mentah ke luar negeri dengan harga lebih tinggi dari batas yang ditetapkan G7, antara lain dengan memanfaatkan “armada bayangan” sekitar 1.000 kapal tanker untuk pengiriman. Badan Energi Internasional menyatakan Rusia masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari dan meningkatkan pasokan ke India serta Tiongkok.

Selain itu, para peneliti dari King's College London menyebut Rusia masih bisa mengimpor barang-barang yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui negara lain seperti Georgia, Belarusia, dan Kazakhstan. Tiongkok juga disebut menjadi pemasok penting produk berteknologi tinggi sebagai alternatif dari produk Barat. Dr Maria Snegovaya dari Center for Strategic and International Studies mengatakan Tiongkok menjual chip dan komponen lain yang diperlukan untuk menjaga produksi militer Rusia tetap berjalan, dan menyebut Rusia tidak akan mampu melakukan hal itu tanpa bantuan Tiongkok.

Pada 2023, AS mulai menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan di negara-negara seperti Kyrgyzstan yang disebut mengekspor teknologi buatan Barat ke Rusia.

Soal dampak ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat ekonomi Rusia menyusut 2,1% pada 2022, tahun pertama perang. Namun IMF memperkirakan ekonomi Rusia tumbuh 2,2% pada 2023 dan memprediksi pertumbuhan 1,1% pada 2024.

Meski demikian, Departemen Keuangan AS mengeklaim sanksi benar-benar merugikan Rusia karena memangkas sekitar 5% pertumbuhan ekonomi yang mungkin dicapai selama dua tahun terakhir. Dr Snegovaya menilai sanksi belum membuat perang menjadi cukup merugikan bagi Rusia, sehingga konflik dapat berlanjut untuk beberapa waktu.

Departemen Keuangan AS juga menyatakan perang di Ukraina dan sanksi telah menyebabkan lebih dari satu juta orang—banyak di antaranya generasi muda dan berpendidikan tinggi—meninggalkan Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut pemerintah Rusia memangkas dana kesehatan dan mengalihkannya untuk perang di Ukraina. Menurut James Nixey dari Chatham House, dampak pemangkasan ini terutama dirasakan warga di pedesaan.