Rusia mengecam rencana Ukraina dan sejumlah negara pendukungnya di Eropa untuk menyiapkan pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari jaminan keamanan bagi Kyiv. Moskow menyebut langkah tersebut sebagai pembentukan “poros perang” dan menilai rencana itu bersifat militeristik serta tidak menawarkan prospek nyata untuk mengakhiri perang yang kini memasuki tahun keempat.
Pernyataan itu menjadi respons pertama Rusia setelah sekutu Ukraina menyepakati paket jaminan keamanan dalam konferensi tingkat tinggi di Paris pada Kamis (8/1). Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat juga disebut siap ikut terlibat.
Para pemimpin Eropa dan utusan AS sebelumnya menyatakan jaminan keamanan itu mencakup mekanisme pemantauan yang dipimpin AS, serta kemungkinan pengerahan pasukan multinasional Eropa apabila gencatan senjata tercapai. Namun, rincian mandat dan mekanisme keterlibatan pasukan tersebut belum dijelaskan secara jelas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa setiap pasukan asing yang ditempatkan di Ukraina akan dianggap sebagai target militer yang sah oleh Rusia.
“Semua unit dan fasilitas tersebut akan dianggap sebagai target militer yang sah bagi Angkatan Bersenjata Rusia,” ujar Zakharova dalam pernyataan resminya.
Moskow kembali menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan negara-negara NATO dalam bentuk pasukan penjaga perdamaian. Rusia juga memperingatkan risiko serangan terhadap pasukan semacam itu.
Zakharova menyebut deklarasi militer dari apa yang ia sebut sebagai “Koalisi yang Bersedia” bersama pemerintah Kyiv sebagai langkah berbahaya dan merusak. “Deklarasi militer baru ini membentuk ‘poros perang’ yang nyata,” katanya.
Kesepakatan di Paris disebut membuka peluang Inggris, Prancis, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah gencatan senjata. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kyiv belum menerima jawaban tegas mengenai langkah pasukan tersebut jika Rusia kembali melancarkan serangan.
Ukraina juga menyatakan sejumlah isu krusial masih belum terselesaikan, termasuk status wilayah Donbas dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.
