Perebutan pengaruh di antara kekuatan besar dunia kembali mengemuka dalam rivalitas antara Tiongkok bersama Rusia dan Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah sekutunya, termasuk Uni Eropa. Persaingan ini tercermin melalui upaya membangun aliansi, saling melontarkan tudingan, hingga penguatan kemampuan militer di berbagai kawasan yang dianggap rawan konflik.

Dalam dinamika tersebut, kedua kubu dinilai berupaya memperluas pengaruh globalnya sekaligus mengurangi wibawa lawan di mata komunitas internasional. Berbagai isu strategis—mulai dari hak asasi manusia (HAM), keamanan regional, hingga sanksi ekonomi—menjadi bagian dari ketegangan yang terus bergulir.

Upaya menurunkan wibawa global lawan

AS disebut menjalin kerja sama dengan mitra strategis seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan. Di sisi lain, Tiongkok dikaitkan dengan penguatan hubungan strategis bersama Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Sejumlah pernyataan dan kesepakatan internasional menggambarkan upaya saling menekan tersebut. Dalam pertemuan di London saat agenda para menteri luar negeri G7, Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken disebut sepakat memperkuat aliansi untuk mendorong Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”, bekerja sama melawan RRT, serta menyoroti isu denuklirisasi Korea Utara. Dalam konteks yang sama, keduanya menyampaikan keprihatinan atas isu HAM di Xinjiang dan membahas pembangunan rantai pasokan di antara negara-negara yang diposisikan sebagai rival RRT.

Kelompok G7 juga menyampaikan kritik terhadap China dan Rusia. Rusia dituduh berupaya merusak demokrasi dan mengancam Ukraina, sementara China dituding melakukan pelanggaran HAM serta menggunakan pengaruh ekonomi untuk menekan negara lain. Dalam pernyataan yang dirujuk dalam tulisan ini, G7 disebut akan meningkatkan upaya kolektif untuk menghentikan kebijakan ekonomi koersif China dan melawan disinformasi Rusia, serta menyatakan dukungan bagi Ukraina. G7 juga mendukung partisipasi Taiwan dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Majelis Kesehatan Dunia.

Blinken, menurut paparan tersebut, menyatakan Pemerintah RRT menjalankan kebijakan domestik yang represif dan kebijakan luar negeri yang agresif. Ia juga menyinggung isu perlindungan kekayaan intelektual serta laporan mengenai pencurian rahasia dagang AS. Inggris, melalui Menlu Dominic Raab, disebut mengimbau negara-negara G7 membangun mekanisme perlawanan cepat terhadap propaganda dan disinformasi Rusia-RRT, termasuk klaim soal penyebaran berita bohong terkait vaksin Covid-19 dan Pemilu AS.

Selain itu, laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2021 dari komunitas intelijen AS disebut menempatkan RRT dan Rusia sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, termasuk tudingan bahwa keduanya berupaya menekan pengaruh AS dan merusak tatanan global. Laporan tersebut juga menyinggung diplomasi vaksin, kampanye disinformasi, serta kemampuan serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting di AS.

Merespons tekanan dan tudingan tersebut, Tiongkok dan Rusia dilaporkan melakukan pertemuan daring antara Partai Komunis China (PKC) dan Partai United Russia untuk membahas kerja sama di masa pandemi dan menghadapi tekanan AS. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat partai dan diplomat, kedua pihak disebut sepakat menolak intervensi atas dasar demokrasi dan HAM serta menentang sanksi sepihak.

Rusia juga menilai NATO memicu perlombaan senjata global menyusul peningkatan pengeluaran pertahanan pada 2020. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi memperingatkan Jepang agar tidak bekerja sama dengan AS untuk melawan RRT dan meminta Jepang tidak terlibat dalam “konfrontasi antara negara-negara besar”, serta menolak campur tangan dalam isu Xinjiang dan Hong Kong.

Dalam isu Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Hua Chunying mendesak AS menghentikan pertukaran resmi dengan Taiwan dan menegaskan prinsip “Satu Tiongkok” serta “Tiga Komunike Bersama RRT-AS”. Sementara Menlu Rusia Sergey Lavrov menilai ambisi AS untuk mendominasi dunia bertentangan dengan prinsip multipolar, serta mengkritik pergeseran dari hukum internasional yang diakui universal menuju “rule-based order/liberal international order”.

Isu strategis dan “proxy war”

Selain adu narasi, persaingan juga disebut bergerak melalui isu-isu strategis yang menjadi titik tekan masing-masing kubu. Dalam paparan ini, Tiongkok dan Rusia dinilai lebih tersudutkan oleh berbagai isu global, antara lain Laut Tiongkok Selatan, Taiwan, Myanmar, nuklir Korea Utara, serta tudingan pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap Muslim Uighur. Rusia juga dikaitkan dengan isu Nagorno-Karabakh, Ukraina, deportasi diplomat, Laut Hitam, Iran, serta kasus tokoh oposisi Alexey Navalny.

Di Eropa, Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa Valdis Dombrovskis disebut menyatakan UE menunda ratifikasi kesepakatan investasi UE-RRT setelah hubungan memburuk. Kesepakatan tersebut, menurut paparan, sebelumnya dicapai pada Desember 2021, namun Parlemen Eropa mendesak penundaan. Ketegangan disebut dipicu tudingan pelanggaran HAM terkait Uighur dan sanksi UE terhadap sejumlah pejabat RRT, yang kemudian dibalas RRT dengan sanksi terhadap lima anggota parlemen UE.

Di sisi lain, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis meminta negara-negara UE mengusir minimal satu diplomat Rusia sebagai bentuk solidaritas terkait dugaan keterlibatan Rusia dalam ledakan gudang amunisi di Vrbetice pada 2014. Prancis juga memprotes Duta Besar Rusia terkait sanksi larangan visa Rusia bagi delapan pejabat UE, yang disebut muncul setelah UE menjatuhkan sanksi terhadap warga Rusia pada Maret 2021 sebagai respons atas kasus Navalny dan penganiayaan terhadap komunitas LGBT di Chechnya.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell menuduh Rusia dan China berupaya menghambat rekonsiliasi politik di Myanmar, termasuk dengan menentang rencana embargo senjata di Dewan Keamanan PBB. Borrell menyatakan Rusia dan China merupakan pemasok senjata terbesar bagi Myanmar dan menyebut militer Myanmar melakukan kekerasan terhadap demonstran pro-demokrasi.

Kekuatan militer sebagai faktor penangkal

Penguatan militer juga menjadi bagian penting dari persaingan. Dalam paparan ini, kekuatan militer diposisikan sebagai faktor penangkal (deterrence) dalam rivalitas global.

Rusia disebut terus memodernisasi alutsista, termasuk sistem pelontar api “TOS-2 Tosochka”, penguatan Armada Pasifik dengan rudal jelajah Kaliber-NK, serta pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) “Kedr”. Rusia juga dilaporkan membangun pangkalan militer di Laut Arktik, menempatkan jet tempur MiG31BM, bomber, dan sistem radar baru, serta membangun fasilitas bawah tanah yang diduga terkait torpedo nirawak “Poseidon”. Kapal selam nuklir “Belgorod” juga disebut akan dioperasionalkan di Samudra Pasifik setelah uji coba pada Mei 2021.

Selain itu, Rusia disebut memiliki pesawat bomber Tu-95MS, Tu-160, serta Il-78, dan rudal jelajah Kh-555. Rusia juga disebut memiliki sistem pertahanan udara dan rudal anti-balistik, serta kapal “Moskva” di Armada Laut Hitam dengan persenjataan rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara.

Di pihak Tiongkok, kekuatan militer yang disebut meliputi kapal induk “Liaoning”, kapal perusak siluman kelas “Renhai” dan “Type 055”, kapal serbu amfibi “Type 075”, serta sejumlah pesawat dan kapal pendukung. Komando Armada Timur PLA disebut memiliki pesawat pengebom H-6K di Provinsi Qinghai, serta penempatan sekitar 200 kapal milisi di sekitar Whitsun Reef di Laut China Selatan. Tiongkok juga disebut menempatkan sejumlah pesawat di dekat Taiwan, termasuk varian Y-8.

Dalam paparan ini, pemerintah RRT diklaim menyatakan Angkatan Laut RRT mampu mengalahkan Angkatan Laut AS jika terjadi perang di Pasifik Barat dalam konflik Selat Taiwan. Disebut pula bahwa sejak Januari hingga April 2021, kedua negara rutin melakukan latihan militer di kawasan Laut China Selatan yang berdekatan dengan Taiwan sebagai “show of force”.

Di luar dua negara tersebut, Jepang disebut memiliki sejumlah kekuatan militer seperti kapal perusak JS Suzutsuki serta pesawat patroli maritim P-1 dan P-3C. Taiwan juga dilaporkan meningkatkan kesiapan militer, termasuk pembangunan landasan pacu Pangkalan Udara Hsinchu dan pelaksanaan simulasi perang “Operasi Han Kuang” pada 23–30 April 2021 dengan bantuan komputer. Simulasi fase kedua disebut direncanakan pada Juli 2021 dengan melibatkan sekitar 8.000 pasukan.

Taiwan juga disebut berencana membeli rudal jelajah jarak jauh AGM-158 dan membeli 40 meriam howitzer swagerak M109A6 “Paladin” dari AS. Dalam paparan tersebut, penjualan persenjataan tahunan AS disebut sebesar US$50,78 miliar, dengan Taiwan sebagai konsumen terbesar senilai US$11,8 miliar pada 2020.

Latihan militer gabungan juga disinggung, termasuk latihan di Teluk Benggala yang dipimpin Prancis dan melibatkan negara-negara “Quad” (AS, Australia, Jepang, India) pada 5–7 April 2021. Sementara Rusia disebut menggelar latihan perang di Distrik Militer Selatan dan Barat yang dipimpin Menhan Sergey Shoigu, melibatkan pasukan, kendaraan tempur, kapal perang, serta uji coba sistem rudal pesisir.

Bagaimana rivalitas ini dapat berakhir?

Mantan Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne memperkirakan kemungkinan perang di Indo-Pasifik antara AS beserta aliansinya melawan RRT dalam kurun 5 hingga 10 tahun. Taiwan disebut diperkirakan menjadi titik rawan berikutnya seiring meningkatnya tekanan militer RRT, di tengah kekhawatiran AS dan sekutunya. Pyne juga menyinggung isu Hong Kong dan kritik terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang sebagai faktor yang memicu ketegangan.

Meski demikian, Pyne menekankan pentingnya menghindari perang dan menyerukan penguatan kerja sama multilateral untuk menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Dari pihak Rusia, juru bicara Kepresidenan Dmitry Peskov disebut menginginkan hubungan baik dengan AS meski ada kecaman dan sanksi, seraya menegaskan Rusia tidak mengancam negara mana pun namun siap menghadapi kondisi terburuk bila kepentingan nasionalnya terancam.

Paparan ini menyimpulkan bahwa perebutan pengaruh global diperkirakan akan terus berlangsung, dengan kedua kubu memainkan isu strategis dan tekanan politik. Namun, keputusan untuk melakukan serangan militer pendahuluan di titik-titik rawan seperti Laut Tiongkok Selatan atau Laut Hitam dinilai akan dipertimbangkan secara matang karena kekuatan militer yang disebut relatif berimbang. Situasi, menurut penilaian tersebut, dapat berubah bila salah satu pihak dipimpin pemimpin yang ultra-nasionalis dan cenderung mendorong perang.