Pontianak (5/5/2025) — Kawasan negara-negara kepulauan di Pasifik kembali menjadi pusat perhatian geopolitik seiring meningkatnya persaingan pengaruh antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Wilayah yang selama beberapa dekade dinilai terabaikan itu kini diperebutkan melalui kombinasi diplomasi, bantuan pembangunan, hingga kerja sama keamanan.
Dalam periode setelah ketegangan Perang Dingin mereda, perhatian AS terhadap Pasifik disebut mengendur. Peninggalan perang dan amunisi menjadi simbol kehadiran lama AS, namun kebijakan AS sempat menutup sejumlah kedutaan dan menghentikan program sosial seperti Peace Corps. Pada saat yang sama, Tiongkok aktif menawarkan bantuan ekonomi dan pembangunan, terutama sejak awal 2000-an, sehingga membuka ruang lebih besar bagi Beijing untuk memperluas pengaruh di kawasan.
Kondisi tersebut menciptakan dilema bagi negara-negara Pasifik yang kerap harus memilih tawaran yang paling menguntungkan secara praktis. Di tengah situasi itu, AS mulai menunjukkan upaya pemulihan hubungan, salah satunya melalui perundingan perjanjian strategis dengan Palau, Mikronesia, dan Kepulauan Marshall yang disebut hampir selesai. Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat kehadiran AS di tengah upaya Tiongkok memperluas pengaruhnya.
Perhatian negara-negara Barat juga tertuju pada Kepulauan Solomon. Meski secara resmi tidak ada kerja sama militer antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok, keberadaan pakta keamanan rahasia yang ditandatangani memicu kekhawatiran. Perkembangan ini dipandang sebagai sinyal melemahnya posisi strategis AS dan sekutunya di Oseania, yang selama ini menjadi mitra utama kawasan.
AS kemudian memperkuat pendekatan diplomatik ke berbagai negara Pasifik. Namun, respons terhadap perjanjian keamanan Tiongkok dinilai menunjukkan Washington sempat terlambat merespons perubahan geopolitik yang berlangsung cepat. Penolakan Kepulauan Solomon terhadap kedatangan kapal militer AS baru-baru ini, serta pembatasan akses bagi kapal asing, dipandang sebagai isyarat politik yang memperkuat dugaan adanya pengaruh luar dalam kebijakan negara tersebut.
Di sisi lain, keterlibatan Tiongkok di Pasifik dinyatakan bukan untuk menggantikan kekuatan lain, melainkan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Meski demikian, kekhawatiran tetap muncul terkait model pendekatan Beijing yang dinilai mencerminkan unsur kepemimpinan otoriter. Ada pula pandangan bahwa AS perlu meningkatkan investasi pada “diplomasi fisik”, termasuk pembukaan kembali kedutaan besar di negara-negara Pasifik, agar dapat bersaing lebih efektif. Namun, warga lokal menuntut jaminan bahwa kehadiran AS tidak bersifat sementara atau semata didorong persaingan geopolitik.
Untuk membangun kembali kepercayaan, AS dinilai perlu menyusun kebijakan jangka panjang yang menyasar isu krusial seperti perubahan iklim dan pemulihan pascapandemi. Paket bantuan yang dipandang simbolis dan kurang ambisius dikhawatirkan tidak cukup memulihkan persepsi terhadap keseriusan AS.
Sementara itu, Tiongkok disebut aktif melakukan diplomasi iklim, menggelar pertemuan dengan negara-negara Pasifik untuk membahas perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut—isu yang sangat relevan bagi kawasan. Keberhasilan AS dalam membangun kembali kehadiran dan menawarkan alternatif kebijakan yang kredibel disebut akan menjadi tolok ukur keseriusannya merespons kebangkitan pengaruh Tiongkok secara global.
Di tengah rivalitas dua kekuatan besar, banyak negara Kepulauan Pasifik menegaskan pendekatan luar negeri yang netral dengan prinsip “friends to all and enemies to none” (bersahabat dengan semua dan tidak bermusuhan dengan siapa pun). Prinsip ini digunakan untuk merumuskan kepentingan nasional jangka pendek maupun panjang melalui hubungan bilateral yang bersifat ad hoc, termasuk dengan negara-negara besar.
Dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Rarotonga, salah satu topik yang mengemuka adalah bagaimana kawasan semakin menjadi ajang persaingan kekuatan global. Meski demikian, fokus utama kawasan tetap pada perubahan iklim, walaupun ketertarikan strategis dari kekuatan besar terus meningkat.
Kehadiran Tiongkok di Pasifik antara lain ditandai melalui program pembangunan infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang didanai pinjaman. Namun, beberapa negara menolak karena kekhawatiran beban utang. Walau bantuan keuangan Tiongkok disebut menurun sejak 2016, hubungan tetap dipertahankan dengan sejumlah negara, termasuk melalui kerja sama keamanan.
AS, di sisi lain, memperkuat keterlibatan lewat dukungan ekonomi dan strategis. Disebutkan pula adanya perjanjian kerja sama pertahanan dengan negara terbesar di kawasan yang memberi akses militer AS ke beberapa pelabuhan utama. Selain itu, inisiatif teknologi seperti pembangunan kabel internet bawah laut diluncurkan bersama Australia sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang menekankan tatanan kawasan yang bebas dan terbuka.
Meski kerja sama pertahanan meningkat, negara-negara Pasifik tetap menjaga posisi netral. Sejumlah program pembangunan dari kedua pihak dinilai selaras dengan prioritas kawasan dalam Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru, namun juga memunculkan kekhawatiran tentang potensi konflik akibat rivalitas.
Kawasan ini dinilai membutuhkan kerja sama regional untuk menangani keamanan maritim, perubahan iklim, dan keamanan digital. Negara-negara anggota PIF juga sangat bergantung pada bantuan mitra pembangunan, termasuk AS dan Tiongkok. Dalam konteks ini, gagasan menjadikan Pasifik sebagai zona damai muncul sebagai bentuk komitmen terhadap nilai perdamaian, harmoni, dan stabilitas.
Di tingkat praktik, strategi Tiongkok di Pasifik digambarkan mencakup pendekatan terhadap elit lokal, kerja sama dengan lembaga kawasan, serta peningkatan investasi. Contoh yang disebut adalah penggunaan dana pembangunan daerah pemilihan di Kepulauan Solomon yang secara formal ditujukan untuk pembangunan publik, namun dalam praktiknya dinilai dapat menjadi alat politik yang memperkuat kelompok pro-Tiongkok.
Di Tonga, perusahaan asal Tiongkok terlibat dalam proyek infrastruktur seperti fasilitas air bersih, sektor perikanan, perlengkapan kepolisian, hingga pembangunan gedung pemerintahan bernilai jutaan dolar. Sebagian besar utang luar negeri Tonga juga disebut berasal dari Tiongkok. Di Palau, terdapat upaya infiltrasi terhadap media lokal oleh aparat keamanan Tiongkok, meski disebut belum berhasil. Tekanan ekonomi dan diplomatik juga dilaporkan menyasar negara-negara yang masih menjalin hubungan dengan Taiwan, termasuk melalui penghentian pariwisata dari Tiongkok, sementara Beijing disebut bersedia memenuhi permintaan bantuan finansial negara kecil yang tidak dapat dipenuhi Taiwan.
Pola yang disebut konsisten dalam strategi Beijing dimulai dari investasi komersial, dilanjutkan proyek-proyek bergengsi dan strategis seperti pelabuhan serta infrastruktur digital. Tujuan yang digambarkan adalah memperoleh kendali atas wilayah strategis untuk memproyeksikan kekuatan di luar garis pertahanan AS.
Di Kepulauan Solomon, perjanjian keamanan disebut memungkinkan pengerahan aparat kepolisian dan militer Tiongkok dengan dalih menjaga ketertiban dan melindungi investasi. Hal ini dipandang menunjukkan fokus Beijing pada pengaruh di sektor penegakan hukum, termasuk melalui pelatihan polisi dan dialog kerja sama keamanan. Meski usulan serupa tidak diterima luas di kawasan, langkah tersebut dinilai berorientasi pada pengaruh jangka panjang.
Beijing menyangkal pengaruh keamanannya bertujuan membangun pangkalan militer. Namun, rekam jejak di tempat lain—seperti Djibouti, Sri Lanka, Kamboja, dan Pakistan—disebut memunculkan kekhawatiran. Kehadiran aparat keamanan dan pelatihan bagi polisi lokal dipandang berpotensi menghambat pergerakan militer AS, memperkuat kontrol jalur komunikasi laut, serta meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijen.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok disebut melakukan latihan militer di dekat Guam dan meluncurkan serangan siber terhadap infrastruktur penting di wilayah tersebut, termasuk sistem komunikasi dan maritim. Guam dipandang strategis bagi pertahanan AS karena keberadaan pangkalan udara dan laut serta puluhan ribu personel militer.
Sementara itu, fokus kebijakan luar negeri AS di Pasifik disebut cenderung terbatas dan lebih berorientasi pada negara-negara di Rantai Pulau Pertama seperti Jepang, Taiwan, dan Filipina. Di saat yang sama, Tiongkok dinilai membangun kapasitas proyeksi kekuatan melalui berbagai cara, termasuk kehadiran polisi dan militer di Fiji serta investasi infrastruktur di pelabuhan.
Sejumlah negara Pasifik masih memiliki hubungan eksklusif dengan AS melalui perjanjian Compact of Free Association (COFA). Namun, jika perjanjian itu tidak diperbarui tepat waktu, AS disebut berisiko kehilangan akses militer strategis dan pengaruh geopolitik, yang dapat membuka peluang lebih besar bagi Tiongkok.
Di luar isu geopolitik, negara-negara kepulauan Pasifik menghadapi tantangan pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta perubahan iklim. Mitra seperti AS dinilai perlu menjawab kebutuhan ini secara nyata, termasuk peningkatan patroli laut, penegakan hukum atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif, serta dukungan terhadap demokrasi dan integritas pemilu. Disebut pula bahwa pendekatan politik uang oleh Tiongkok berdampak pada proses demokrasi, termasuk penundaan pemilu di beberapa negara dan dukungan terhadap kandidat pro-Tiongkok melalui aliran dana tak resmi. Untuk mengimbangi pengaruh tersebut, mitra pembangunan didorong mendorong transparansi, memperkuat media independen, dan memastikan sistem pemilu yang adil.
Ketegangan terbaru juga terlihat ketika penerbangan komersial yang melintas di atas Laut Tasman—antara Australia dan Selandia Baru—terpaksa dialihkan setelah peringatan dari angkatan laut Tiongkok terkait latihan tembak langsung di wilayah tersebut. Peristiwa itu dipandang sebagai tanda upaya terbaru Beijing memperluas pengaruh di Pasifik Selatan.
Meski Tiongkok sempat mengusulkan kesepakatan besar di luar Forum Kepulauan Pasifik, banyak negara anggota menolak usulan itu. Penolakan tersebut menunjukkan negara kecil pun dapat menolak pengaruh besar, meski upaya Beijing di kawasan dinilai tidak berhenti pada kegagalan tersebut.
Secara umum, persaingan AS dan Tiongkok di Pasifik semakin intens dengan pendekatan yang berbeda. Tiongkok cenderung menekankan hubungan diplomatik dan proyek infrastruktur, sedangkan AS lebih menyoroti pengembangan sumber daya manusia serta bekerja sama dengan mitra regional seperti Australia dan Selandia Baru. Namun, bantuan yang dijanjikan AS disebut kerap terlambat dicairkan, sementara sejumlah kedutaan AS di kawasan dinilai kekurangan staf dan layanan sehingga mengurangi daya tarik dibanding kehadiran Tiongkok yang lebih besar.
Di tengah situasi itu, negara-negara Pasifik dipandang memiliki agensi untuk memanfaatkan ketegangan dua kekuatan besar demi kepentingan pembangunan. Karena itu, negara-negara di kawasan didorong merumuskan strategi yang lebih koheren, sekaligus memperkuat solidaritas regional agar kepentingan Pasifik tetap menjadi prioritas dalam hubungan dengan kekuatan besar.
Rivalitas AS dan Tiongkok menempatkan negara-negara Pasifik pada posisi strategis sekaligus rumit. Setelah lama dianggap terabaikan, kawasan ini kini menjadi titik penting karena signifikansi geografis dan politiknya. Di saat Tiongkok memperluas pengaruh melalui investasi, bantuan ekonomi, kerja sama keamanan, dan pendekatan politik, AS berupaya memperbaiki hubungan lewat pembukaan kembali kedutaan, kerja sama strategis, dan program bantuan. Namun, banyak negara Pasifik tetap berpegang pada prinsip netral, dengan fokus utama pada perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan stabilitas kawasan, sembari mendorong gagasan Pasifik sebagai zona damai.
