Rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian menonjol sebagai salah satu penentu dinamika global abad ke-21, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu arena utama perebutan pengaruh. Letak kawasan yang strategis di jalur perdagangan internasional serta kekayaan sumber daya membuat berbagai kepentingan ekonomi, militer, dan diplomatik bertemu dan saling berkompetisi. Di tengah situasi ini, ASEAN menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan posisi netralnya, sekaligus mengelola risiko ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.
Amerika Serikat mendorong penguatan keterlibatan melalui pendekatan Indo-Pasifik, termasuk mempererat hubungan keamanan dan diplomasi dengan negara-negara kawasan. Sejumlah mekanisme disebut menjadi bagian dari strategi ini, seperti ASEAN–U.S. Summit, Quad (Quadrilateral Security Dialogue), dan AUKUS, disertai peningkatan latihan militer bersama, termasuk “Garuda Shield” dengan Indonesia. Pada 2023, AS juga mengumumkan investasi senilai USD 860 juta untuk berbagai program penguatan keamanan dan teknologi di kawasan Indo-Pasifik, dengan porsi besar dialokasikan bagi negara-negara Asia Tenggara.
Di sisi lain, Tiongkok terus memperluas pengaruh terutama melalui ambisi Belt and Road Initiative (BRI) dan penguatan kerja sama melalui forum seperti Lancang-Mekong Cooperation. Dalam bidang keamanan, Tiongkok disebut memperluas kehadiran militernya di Laut Cina Selatan. Klaim teritorial Tiongkok di wilayah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN, terutama Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang terlibat langsung dalam sengketa.
Kompetisi juga terlihat jelas di sektor infrastruktur. Hingga 2024, BRI disebut mencakup lebih dari 60 proyek di Asia Tenggara, termasuk pembangunan pelabuhan di Myanmar, kereta cepat di Laos, dan kawasan industri di Kamboja. Nilai total investasi Tiongkok di ASEAN dalam kerangka BRI mencapai USD 120 miliar. Sebagai respons, AS bersama Jepang dan Uni Eropa meluncurkan inisiatif Global Gateway dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) sebagai tawaran alternatif, dengan penekanan pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Namun, sejumlah negara ASEAN menghadapi dilema antara keuntungan ekonomi cepat dari proyek-proyek Tiongkok dan standar serta transparansi yang ditawarkan negara-negara Barat. Kondisi ini dinilai berpotensi menguji kohesi internal ASEAN dan membuka ruang polarisasi kebijakan ekonomi maupun pembangunan di kawasan.
Tantangan stabilitas kawasan semakin menonjol dengan meningkatnya risiko eskalasi di Laut Cina Selatan. Insiden maritim antara kapal militer Tiongkok dan Filipina pada awal 2025 disebut memperlihatkan potensi eskalasi yang nyata. Filipina, yang memperkuat hubungan pertahanan dengan AS melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), dipandang memiliki posisi strategis dalam konfigurasi keamanan kawasan. Sementara itu, Tiongkok menilai kehadiran militer AS di kawasan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas regional.
Dalam konteks ini, ASEAN menghadapi dilema besar. Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus diuji oleh meningkatnya ketegangan yang melibatkan kekuatan besar. Mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit disebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan untuk meredam konflik yang melibatkan aktor-aktor utama, sehingga pertanyaan mengenai daya tahan netralitas ASEAN kian mengemuka.
Di tengah tekanan tersebut, ASEAN dituntut memperkuat peran strategisnya agar stabilitas kawasan tetap terjaga tanpa terseret ke dalam politik blok. Penguatan diplomasi kolektif dan kerja sama intra-regional menjadi kebutuhan yang dinilai semakin mendesak. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang menekankan inklusivitas, transparansi, dan kerja sama berbasis hukum internasional, disebut perlu ditegaskan kembali sebagai fondasi kebijakan kawasan.
Selain itu, penguatan institusi regional seperti ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) dipandang penting untuk memperluas dialog strategis dan mencegah mispersepsi antarpihak. Tanpa langkah-langkah tersebut, Asia Tenggara berisiko menjadi ajang proksi konflik besar yang dapat mengguncang stabilitas dan pembangunan yang telah dicapai dalam dua dekade terakhir.
Secara keseluruhan, persaingan AS–Tiongkok membawa dampak yang nyata dan kompleks bagi Asia Tenggara—mulai dari kecenderungan aliansi yang makin tegas, kompetisi proyek infrastruktur yang sarat kepentingan geopolitik, hingga meningkatnya potensi konflik terbuka. Di persimpangan geopolitik ini, ASEAN menghadapi ujian berat untuk mempertahankan netralitas dan relevansinya sebagai jangkar stabilitas regional di tengah persaingan global yang kian intens.
