Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran, Iran, bersama pemimpin Pakistan disebut sebagai langkah diplomatik yang tidak lazim bagi Indonesia. Inisiatif ini dikaitkan dengan upaya meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Informasi tersebut disampaikan Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), usai pertemuan presiden dengan ulama dan pimpinan organisasi Islam di Jakarta. Menurut Jimly, gagasan kunjungan bersama itu muncul dari komunikasi langsung antara pemimpin Pakistan dan Presiden Prabowo, yang mengusulkan perjalanan ke Teheran sebagai bagian dari upaya menurunkan ketegangan.
Secara diplomatik, langkah ini dipandang mencerminkan ambisi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika geopolitik global. Indonesia bukan negara di Timur Tengah dan bukan pula kekuatan militer utama dalam konflik kawasan tersebut. Namun, dengan mencoba masuk sebagai mediator, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai aktor yang dapat berbicara di tengah ketegangan internasional—sebuah peran yang kerap disebut sebagai upaya menjadi “global player.”
Di satu sisi, keberanian mengambil peran mediasi berpotensi meningkatkan profil Indonesia di tingkat internasional. Dalam sejarah hubungan internasional, negara yang mampu memfasilitasi dialog atau perundingan kerap memperoleh pengakuan dan pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan negara yang hanya menjadi penonton.
Di sisi lain, upaya menjadi penengah juga membawa risiko reputasi. Konflik Timur Tengah, terutama yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu persoalan geopolitik paling kompleks. Banyak negara besar dan organisasi internasional menghadapi kesulitan untuk meredamnya. Jimly juga menyebut peluang keberhasilan langkah tersebut kemungkinan kecil.
Meski demikian, diplomasi tidak selalu dimaknai sebagai upaya meraih hasil instan. Dalam banyak kasus, langkah diplomatik juga berfungsi sebagai sinyal politik. Dengan rencana kunjungan ke Teheran bersama Pakistan, Indonesia dinilai sedang menyampaikan pesan bahwa negara ini tidak ingin sekadar menjadi pengamat, melainkan ikut mencoba mencegah konflik meluas.
Namun, persepsi publik di dalam negeri disebut dapat berbeda dengan kalkulasi diplomasi di tingkat internasional. Ketika pemerintah menyatakan niat menjadi mediator konflik besar, sebagian masyarakat mempertanyakan kapasitas dan pengaruh Indonesia, termasuk daya tawar untuk memengaruhi para aktor utama yang terlibat.
Situasi ini memunculkan paradoks: untuk diakui sebagai pemain global, sebuah negara perlu berani mengambil inisiatif, tetapi inisiatif yang terlalu ambisius juga bisa memicu skeptisisme bila tidak diiringi kekuatan politik, ekonomi, atau militer yang sebanding dengan peran yang ingin dimainkan.
Karena itu, rencana perjalanan ke Teheran dinilai bukan sekadar agenda kunjungan luar negeri biasa, melainkan ujian bagi posisi Indonesia di panggung geopolitik. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memainkan peran sebagai mediator yang dihormati, atau hanya menjadi suara moral yang terdengar namun tidak menentukan arah konflik.
Yang jelas, rencana tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia ingin keluar dari posisi pasif dan berupaya berbicara lebih keras di tingkat global. Sejauh mana dunia akan merespons, masih menunggu perkembangan berikutnya.
