Bendahara Negara Purbaya menyampaikan optimisme pemerintah memasuki 2026 dengan kondisi ekonomi yang dinilai lebih siap menghadapi tekanan global, termasuk potensi guncangan akibat tingginya harga minyak dunia. Menurutnya, reformasi yang dilakukan pemerintah di bawah Presiden Prabowo menjadi pesan utama yang disampaikan kepada investor serta lembaga internasional seperti IMF dan World Bank.
"Jadi reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden [Prabowo] membuat kita masuk ke tahun 2026 dengan keadaan yang baik, sehingga ketika ada shock dari harga minyak dunia yang tinggi, ekonomi kita masih bisa bertahan. Jadi itu pesan utama yang kita berikan ke investor maupun ke IMF dan World Bank," kata Purbaya dalam keterangannya, mengutip dari Metro TV, Minggu (19/4/2026).
Purbaya juga menyebut respons dari pihak IMF dan World Bank terhadap penjelasan pemerintah cenderung positif. "Dan mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan boleh dibilang sedikit kagum, dia nggak bilang kagum sih, tapi mukanya sih kelihatan sih, senang sekali dengan berita yang kita bawa," ujarnya.
World Bank sebelumnya memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dari 5% pada 2025 menjadi 4,2% pada 2026, berdasarkan laporan East Asia & Pacific Economic Update April 2026. Untuk Indonesia, World Bank memproyeksikan pertumbuhan 2026 sebesar 4,7%, turun dari proyeksi 4,8% pada Oktober 2025.
Menanggapi proyeksi tersebut, Purbaya menilai perhitungan World Bank terlalu terburu-buru. Ia mengatakan ekonom yang menyusun proyeksi itu sempat menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak meminta revisi proyeksi, tetapi memilih membuktikan bahwa perkiraan tersebut keliru.
"Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan menciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Dia ketawa dan dia ikut mendoakan, kira-kira begitu," kata Purbaya.
Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mencapai di atas 5,5%. Menurutnya, kunci utama berada pada menjaga permintaan domestik. Ia juga menilai tekanan global tidak akan berlangsung sepanjang tahun sehingga ruang fiskal masih dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan.
"Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya enggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya," ujar Purbaya.
"Jadi biasanya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri," lanjutnya.
Di sisi lain, Purbaya menilai keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB sebagai sinyal positif karena menegaskan Indonesia masih berada dalam kategori investment grade di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, dalam laporan terbaru, S&P disebut menilai peringkat utang Indonesia sebagai yang paling rentan di Asia Tenggara apabila konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama. Lonjakan harga energi dinilai berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan melalui kenaikan impor minyak, sekaligus menekan ruang fiskal akibat meningkatnya beban subsidi.
Purbaya mengatakan pemerintah telah berdiskusi dengan pihak S&P dan meyakinkan bahwa langkah kebijakan yang dijalankan dinilai tepat, termasuk komitmen menjaga rasio defisit agar tidak menembus level 3% dari PDB.
"Ternyata setelah kita diskusi dengan tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan bukan pimpinan ya, orang-orang penting di S&P yang langsung menangani peringkat kita, kita bisa meyakinkan bahwa langkah yang kita jalankan adalah baik, kita tidak akan menembus level 3% dari PDB untuk rasio defisit kita," jelas Purbaya.
Pemerintah juga memaparkan kepada S&P bahwa reformasi fiskal dan restrukturisasi ekonomi yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan sumber daya yang relatif sama, pemerintah mengklaim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, terutama pada kuartal IV tahun lalu.
S&P dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Juni untuk diskusi lanjutan dan melihat implementasi kebijakan pemerintah. Purbaya menegaskan kunjungan tersebut bukan untuk mengevaluasi ulang peringkat, melainkan untuk memastikan konsistensi program yang telah disampaikan.
"Saya akan menghilangkan kendala-kendala di perekonomian dan memastikan juga belanja pemerintah, dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan sedikit yang bocor. Atau kalau bisa nggak ada yang bocor. Jadi [S&P] akan datang ke Jakarta untuk diskusi dan membuktikan realnya," ujar Purbaya.
