Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menandai perubahan pendekatan kebijakan sosial di Indonesia dengan menggabungkan tujuan perlindungan sosial dan dorongan ekonomi dalam satu desain. Program ini diposisikan tidak hanya untuk menjawab persoalan gizi seperti stunting, tetapi juga sebagai penggerak konsumsi rumah tangga serta penopang stabilitas ekonomi hingga tingkat mikro, termasuk di wilayah pedesaan.
Dalam artikel opini yang ditulis pengamat isu strategis Ricky Rinaldi, MBG dinilai berperan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Konsumsi rumah tangga disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sehingga upaya menjaga pengeluaran masyarakat—terutama kelompok berpenghasilan rendah—dipandang penting agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
Melalui skema MBG, biaya konsumsi pangan anak-anak dialihkan menjadi tanggungan negara. Kondisi ini, menurut penulis, berpotensi mengurangi beban belanja keluarga dan memberi ruang bagi rumah tangga untuk mengalokasikan pendapatan pada kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau konsumsi produk lokal. Dampak lanjutan yang diharapkan adalah efek pengganda yang terasa pada aktivitas ekonomi di pasar tradisional dan usaha kecil di sekitar permukiman.
Penulis juga mengaitkan program tersebut dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kebijakan sosial agar memberi dampak luas pada kesejahteraan sekaligus penguatan ekonomi. Dalam pandangan ini, pemenuhan kebutuhan dasar—khususnya jaminan pangan bagi anak—dipandang sebagai fondasi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap arah pembangunan, terutama ketika dinamika global dapat memengaruhi harga komoditas pangan.
Dari sisi hulu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disebut menilai MBG sebagai penggerak ekonomi desa yang mencakup sektor hortikultura, sayur-sayuran, hingga peternakan. Program ini digambarkan berperan sebagai pembeli siaga (off-taker) bagi produk petani dan peternak dalam negeri, dengan perputaran uang yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, MBG disebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai stunting.
Untuk memperkuat dampak ekonomi di daerah, Kementerian Pertanian disebut mendorong integrasi MBG dengan Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini diarahkan untuk memangkas rantai distribusi pangan agar keuntungan lebih banyak dinikmati petani. Pemerintah juga disebut mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi dengan melibatkan BUMN, termasuk untuk memastikan ketersediaan pakan dan bibit.
Sementara itu, dari sisi tata kelola distribusi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG. Pendekatan ini disebut bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga agar manfaat ekonomi berputar di daerah. Pelibatan berbagai pihak, dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan makanan, juga disebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Selain aspek konsumsi dan produksi, MBG juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dengan pengelolaan permintaan yang terstruktur, pemerintah disebut dapat mengantisipasi lonjakan harga akibat peningkatan kebutuhan. Penulis menyebut manajemen permintaan dapat membantu meredam fluktuasi harga komoditas seperti telur dan daging, sekaligus memberi kepastian bagi konsumen dan perlindungan bagi produsen dari risiko anjloknya harga saat panen raya tidak terserap.
Di sisi lain, skala program yang besar dinilai menuntut tata kelola yang bersih dan akuntabel. Pemerintah disebut memperkuat pengawasan dan transparansi pada setiap tahapan anggaran melalui pengawasan berlapis, audit berkala, digitalisasi pelaporan, serta pelibatan lembaga pengawas resmi. Langkah ini diarahkan untuk meminimalkan penyimpangan dan memastikan anggaran benar-benar diwujudkan menjadi makanan bergizi bagi siswa.
Secara keseluruhan, MBG digambarkan sebagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong konsumsi, menjaga stabilitas harga, dan membuka peluang kerja di tingkat akar rumput. Penulis menekankan konsistensi pelaksanaan serta penguatan pengawasan sebagai kunci agar manfaat program dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
