Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, serta akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan terkini isu Palestina.
Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menyatakan Presiden membuka ruang dialog yang luas dan substantif, terutama terkait peran Indonesia di forum internasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Menurut Andina, Presiden menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dijalankan tetap berpijak pada Politik Bebas Aktif serta mengutamakan capaian konkret bagi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Andina melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.
Andina menyebut prinsip tersebut tercermin dalam sejumlah capaian diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir, antara lain bergabungnya Indonesia ke BRICS, penetapan tarif dagang 0 persen dengan 27 negara Uni Eropa, serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Jalur Gaza. Indonesia bergabung bersama tujuh negara lain, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Andina menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait isu Palestina. Ia juga menyebut hal itu menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.
Terkait alokasi dana sebesar US$1 miliar untuk rekonstruksi Gaza, Andina menegaskan dana tersebut tidak bersifat wajib. Negara anggota dapat memilih untuk berkontribusi atau tidak. Jika berkontribusi, negara tersebut akan menjadi anggota tetap, sementara jika tidak, keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia disebut belum melakukan pembayaran.
Andina menambahkan, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza dinilai sebagai bentuk keterlibatan nyata, bukan sekadar partisipasi simbolik dalam forum internasional.
