Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap masukan dan kritik terkait usulan penangguhan atau keluarnya Indonesia dari Dewan Perdamaian (BoP). Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Posisi Presiden itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Kamis (5/3) malam. Menurut Nusron, pemerintah tidak antikritik dan akan mencermati setiap masukan yang berkembang. Ia menekankan Presiden berkewajiban memberikan penjelasan secara utuh mengenai peran Indonesia dalam keanggotaan BoP.
Di tengah kritik yang muncul, pemerintah menilai BoP tetap menjadi forum penting untuk mengupayakan perdamaian global. Indonesia memandang keikutsertaan dalam BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi untuk mendorong terciptanya perdamaian, termasuk terkait situasi di Palestina dan Gaza. Pemerintah menilai langkah diplomasi tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan opsi lain.
Nusron menyampaikan, Presiden tidak menutup diri dari diskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah, kata dia, terus mempertimbangkan berbagai opsi yang ada, namun tetap berpandangan bahwa diplomasi merupakan jalur yang harus diupayakan.
Nusron juga menilai tidak tepat jika keanggotaan Indonesia di BoP dihentikan tanpa upaya diplomasi yang maksimal. Ia mengutip pernyataan Presiden yang mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia memutuskan keluar dari BoP. Dalam pandangan pemerintah, BoP saat ini dipandang sebagai wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian, khususnya di Palestina dan Gaza.
“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” ujar Nusron.
Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut dikemas dalam agenda silaturahmi Presiden Prabowo dengan para kiai dan perwakilan ormas Islam. Acara berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis malam, didahului dengan berbuka puasa bersama.
Sejumlah tokoh hadir, antara lain Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB itu berlangsung hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB.
