Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan strategi Indonesia dalam mengelola ketegangan di Laut China Selatan, kawasan perairan sengketa yang diperebutkan sejumlah negara ASEAN dan China. Prabowo menekankan pentingnya prinsip saling menghormati serta kolaborasi sebagai kunci menjaga stabilitas kawasan.
Dalam sesi ADF Talks pada Antalya Diplomacy Forum di Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat, Prabowo membagikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyepakati batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam setelah melalui proses panjang selama beberapa dekade.
“Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan. Saya juga telah mengusulkan kepada sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia (Anwar Ibrahim) untuk menyelesaikan isu yang masih tertunda antara Indonesia dan Malaysia,” kata Prabowo.
Prabowo menilai ketegangan di kawasan salah satunya bersumber dari persoalan batas wilayah dan tumpang tindih klaim di Laut China Selatan. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan warisan dari negara-negara kolonial dan imperialis yang pernah menjajah sebagian besar negara di Asia Tenggara.
“Warisan dari penjajahan selama berabad-abad itu masih tersisa seperti batas-batas wilayah yang belum jelas, dan lain sebagainya. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” ujar Prabowo.
Meski Indonesia saat ini bukan pihak yang bersengketa langsung dengan China terkait klaim wilayah di Laut China Selatan, Prabowo menyinggung klaim sepihak China melalui 10 garis putus-putus (10-dash line) yang mencakup wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan ZEE Indonesia.
Prabowo kemudian menceritakan pendekatannya saat berbicara dengan Presiden China Xi Jinping. Ia menyebut China mengklaim nelayannya telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, sementara Indonesia juga menyampaikan klaim serupa.
“China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Jadi, saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, Indonesia mengajak China untuk mendata jumlah kapal yang beroperasi di dekat ZEE Indonesia, baik kapal China maupun kapal Indonesia, agar kedua negara dapat menyusun aturan bersama dalam kerangka hukum internasional. Aturan tersebut juga ditujukan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan.
“Mari kita buat sistem perizinan agar semua pihak mendapatkan manfaat. Saya katakan kepada semua, 100 persen dari 0 (nol) tetaplah 0. Jadi, lebih baik kita bekerja sama sambil menunggu penyelesaian, dan Presiden Xi menyetujui hal ini dengan cepat,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, gagasan pengembangan bersama juga ia tawarkan kepada Malaysia dan Vietnam. Menurutnya, kerja sama diperlukan untuk mendorong kemakmuran bersama, dan kemakmuran tidak dapat tercapai tanpa perdamaian.
“Inilah pendekatan saya. Mari kita bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Tiap bangsa, tiap negara, tiap agama di dunia menghendaki hal yang sama, kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Semua orang menghendaki hal yang paling mendasar, kemakmuran, dan tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” kata Prabowo.
