Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahim dengan para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3) malam. Pertemuan itu menjadi forum dialog antara pemerintah dan para ulama untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global serta upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, mengatakan Prabowo memaparkan alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Menurut Muhadjir, Prabowo menegaskan keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah, terutama wilayah Teluk.
“Jadi beliau menegaskan keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum tersebut. Ia menyebut langkah itu tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan Insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia. “Oleh karena itu, di masa depan, kita harus terus berupaya apa pun risikonya, apa pun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia untuk mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
