Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam, 5 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para ulama untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global serta langkah diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, mengatakan Presiden Prabowo memaparkan alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Menurut Muhadjir, Presiden menegaskan keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah, terutama wilayah Teluk.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir, dikutip Jumat (6/3).
Muhadjir menambahkan, Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within atau memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum tersebut. Ia menyebut langkah itu tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia dan komitmen terhadap solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia. Muhadjir menyebut upaya mewujudkan Palestina merdeka tercantum dalam perjanjian 20 poin, khususnya poin 19 dan 20, yang menegaskan tujuan BoP adalah terciptanya negara Palestina yang berkoeksistensi dengan Israel. Menurutnya, para ulama dan tokoh agama yang hadir menyatakan sepakat dengan penjelasan Presiden.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan pemerintah tetap terbuka terhadap beragam pandangan di masyarakat mengenai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun ia menegaskan diplomasi tetap menjadi jalur yang ditempuh untuk mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai kehadiran Indonesia dalam forum itu dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia bahkan menyebut forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Menurut Yahya, meski forum tersebut masih berada pada tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan. “Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” ujarnya.
Melalui silaturahmi itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan persatuan nasional dalam menyikapi dinamika global. Dialog dengan ulama dan tokoh ormas Islam tersebut diharapkan memperkuat dukungan moral dan diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya bagi kemerdekaan Palestina.
