JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Kamis (19/2/2026). Forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi perhatian karena Indonesia ditempatkan pada posisi strategis dalam upaya menjaga stabilitas global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kepastian kehadiran Prabowo masih dibahas. Namun, ia menekankan pertemuan tersebut dinilai penting, terutama karena bersamaan dengan proses negosiasi ekonomi antara Jakarta dan Washington.
“Ada undangannya. Belum tahu hadir atau tidak, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Kita sih menghendaki bisa dua-duanya (urusan perdamaian dan tarif dagang),” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pemerintah menargetkan kehadiran Prabowo dapat dibarengi dengan penandatanganan kesepakatan tarif dagang RI-AS sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi ekonomi nasional di pasar global.
Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut direspons dengan kesiapan militer. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI tengah menyiapkan personel untuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
“Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabesad memerlukan personel berkarakter apa, nanti kami siapkan,” kata Maruli.
Terkait kekuatan pasukan, Maruli menyebut opsi jumlah yang cukup besar untuk misi kemanusiaan tersebut. “Ya bisa satu brigadir, 5.000 sampai 8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum ada kepastian angka sampai sekarang. Saya bagian penyiapan,” ujarnya.
Indonesia tercatat bergabung bersama negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir dalam keanggotaan Dewan Perdamaian. Meski Trump belum merinci langkah teknis terkait krisis Timur Tengah dalam pidatonya, ia menyatakan forum itu akan menjadi proyek besar yang diharapkan berdampak nyata bagi dunia.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan peran aktif diplomasi Indonesia di tingkat internasional, dengan perhatian pada agenda kemanusiaan di Gaza sekaligus kepentingan ekonomi melalui pembahasan tarif dagang dengan Amerika Serikat.
