Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, dalam pertemuan yang berlangsung selama lima jam. Agenda utama pembicaraan mencakup situasi geopolitik global serta ketahanan energi nasional, dengan penekanan pada penguatan kerja sama ekonomi dan energi yang dinilai strategis bagi kedua negara.
Prabowo tiba di Moskow pada Senin (13/4) dini hari. Ia didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini dilakukan di tengah dinamika keamanan jalur energi global, meski Iran disebut telah memberi respons positif terhadap permintaan Indonesia agar dua kapal tanker Pertamina dapat melintas Selat Hormuz dengan aman.
Lawatan ke Rusia kali ini menambah daftar pertemuan Prabowo dengan Putin sejak 2024. Pertemuan di Moskow pada Juli 2024 terjadi saat Prabowo masih berstatus presiden terpilih. Setelah itu, Prabowo kembali berkunjung sebagai presiden ke Saint Petersburg pada Juni 2025 dan ke Moskow pada Desember 2025. Kunjungan terbaru ini menjadi yang ketiga dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, menjadikan Moskow salah satu ibu kota yang paling sering ia datangi sejak menjabat.
Menurut Teddy Indra Wijaya, Prabowo dan Putin sepakat memperluas kerja sama di enam sektor utama: ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, dan pendidikan. Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, seiring kebutuhan konsultasi di tengah perubahan geopolitik yang cepat.
Dalam pembahasan energi, fokus diarahkan pada energi dan sumber daya mineral, termasuk hilirisasi serta ketahanan pasokan minyak dan gas dalam jangka panjang. Dalam dua kunjungan sebelumnya, kerja sama energi telah menjadi isu sentral. Kedua negara kala itu menyepakati kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan serta membuka peluang pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Putin juga menyampaikan kesiapan Rusia menjadi mitra Indonesia dalam pengembangan energi nuklir sipil.
Selain energi, kedua negara menyatakan komitmen melanjutkan dan memperluas kerja sama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, serta investasi, khususnya untuk mendorong pembangunan industri di dalam negeri.
Dalam pertemuan di Kremlin, Prabowo menyatakan siap menangani sendiri sejumlah kerja sama yang dinilai belum berjalan optimal. Ia secara khusus menyoroti aspek hubungan moneter Indonesia-Rusia sebagai bidang yang perlu percepatan dan menyatakan akan mengawasi langsung perkembangannya. Pada saat yang sama, Prabowo mengakui sebagian besar kesepakatan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya telah menunjukkan kemajuan, meski ada sektor yang masih memerlukan dorongan implementasi.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap kepentingan strategis Indonesia, termasuk percepatan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Sementara itu, Putin menilai hubungan bilateral semakin kuat, ditandai pertumbuhan perdagangan sekitar 12 persen, serta menyebut Indonesia sebagai mitra strategis bagi Moskow.
Di sisi lain, catatan kritis turut disampaikan kalangan akademisi. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan Prabowo ke Rusia sebagai langkah positif, namun mengingatkan agar Indonesia memosisikan diri sebagai mitra setara, bukan sekadar pihak yang meminta bantuan. Ia menekankan kerja sama energi nuklir sipil harus mengikuti standar internasional Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk unsur transfer pengetahuan, pelatihan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Rezasyah juga berharap hasil pertemuan terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti secara transparan agar akuntabilitas terjaga. Menurutnya, tanpa tindak lanjut yang jelas, kesepakatan berisiko berhenti sebagai catatan diplomatik. Ia turut mengingatkan Indonesia memiliki potensi energi besar—matahari, angin, air, dan panas bumi—namun belum digarap optimal karena kurangnya fokus dan konsistensi perencanaan energi jangka panjang. Ia menilai langkah konkret diperlukan agar ketergantungan pada pihak luar tidak berlanjut dan tidak menjadi celah tekanan dari negara lain.
