Jakarta — Tim Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) berpartisipasi dalam World Conference on Tobacco Control (WCTC) 2025 yang berlangsung pada 23–25 Juni 2025 di Dublin, Irlandia. Konferensi ini mempertemukan perwakilan dari lebih dari 100 negara melalui diskusi panel, studi kasus, dan lokakarya teknis mengenai strategi pengendalian konsumsi tembakau di berbagai belahan dunia.
Salah satu bahasan utama WCTC 2025 adalah perancangan kebijakan cukai yang efektif untuk menurunkan prevalensi merokok, sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pasar rokok ilegal. Sejumlah negara disorot karena dianggap berhasil menjalankan reformasi cukai yang terstruktur dan memiliki peta jalan jangka panjang, di antaranya Brasil dan Vietnam.
Di Vietnam, upaya pengendalian tembakau didukung kebijakan lintas kementerian serta alokasi pendanaan khusus melalui Tobacco Control Fund untuk menopang program secara berkelanjutan. Konferensi juga menekankan pentingnya penyederhanaan struktur tarif cukai guna mencegah konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Selain itu, penguatan penegakan hukum dibahas melalui penerapan sistem pelacakan digital (track-and-trace), sebagaimana disebut telah diterapkan di Brasil, Kenya, dan Filipina.
PKJS-UI menyampaikan kontribusi ilmiah melalui presentasi oral dan e-poster. Suci Puspita Ratih dan tim memaparkan kajian sistematis mengenai dampak lintas generasi dari perilaku merokok kakek terhadap perkembangan cucu melalui mekanisme environmental epigenetics. “Studi ini menunjukkan bahwa perilaku merokok di masa lalu, bahkan dari generasi kakek, dapat meninggalkan jejak biologis yang memengaruhi perkembangan cucu melalui jalur epigenetik lingkungan. Ini membuka ruang baru dalam memahami dampak jangka panjang tembakau,” ujar Suci.
Sementara itu, Risky Kusuma Hartono dan tim mempresentasikan dua penelitian. Dalam sesi oral, Risky menyampaikan hasil analisis Global Youth Tobacco Survey (2006–2019) yang menunjukkan lebih dari 50% anak yang pernah mencoba berhenti merokok mengalami kekambuhan. Faktor pemicu yang disebut meliputi harga rokok murah, iklan rokok, penggunaan rokok elektronik, serta pengaruh teman sebaya. “Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan harga, pelarangan penjualan rokok batangan, dan pembatasan iklan sangat penting untuk mencegah kekambuhan merokok pada anak dan remaja,” kata Risky.
Melalui e-poster, Risky juga memetakan pertumbuhan penjual rokok konvensional dan rokok elektronik di tiga kota besar Indonesia. Hasil pemetaan menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di wilayah permukiman dan sekitar sekolah.
Partisipasi PKJS-UI di WCTC 2025 disebut memperkuat posisi Indonesia dalam diskursus global pengendalian tembakau, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih progresif di tingkat nasional. Dalam konteks kebijakan di dalam negeri, disorot bahwa pada 2024 pemerintah tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memuat amanat penyesuaian untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok.
Setelah satu tahun sejak regulasi tersebut disahkan, perkembangan implementasinya dinilai masih minim. Pemerintah didorong menunjukkan konsistensi, termasuk melalui kenaikan tarif cukai sebagai langkah awal menjalankan komitmen pengendalian tembakau.
PKJS-UI menyatakan komitmen untuk terus mendorong advokasi berbasis bukti, mendukung reformasi cukai, memperkuat layanan berhenti merokok, serta memperjuangkan perlindungan kesehatan publik dari pengaruh industri tembakau.
