Sebuah Boeing 737-200 milik Air India ditemukan terparkir di area terpencil Bandara Internasional Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata.

Ia tidak bergerak selama 13 tahun, seolah menjadi benda mati yang tak lagi punya pemilik.

Namun ketika tagihan parkir menumpuk hingga sekitar 10 juta rupee, kisah itu berubah menjadi perbincangan luas.

Nilainya setara sekitar Rp 1,8 miliar, angka yang cukup untuk mengubah kelalaian administratif menjadi isu publik.

Di ruang digital, orang membicarakannya seperti membicarakan paradoks.

Bagaimana mungkin sebuah maskapai, di industri yang serba teregulasi, bisa “lupa” pada sebuah pesawat?

-000-

Mengapa Kisah Ini Menjadi Tren

Isu ini menjadi tren karena ia menyentuh rasa keadilan publik.

Orang mudah membayangkan dampaknya bila kelalaian serupa terjadi pada layanan penumpang, keselamatan, atau pengelolaan uang.

Alasan pertama adalah unsur kejanggalan yang memantik rasa ingin tahu.

Pesawat bukan barang kecil, bukan pula dokumen yang terselip di laci.

Ketika sesuatu sebesar itu “hilang dari pembukuan”, publik merasa sedang menyaksikan kegagalan sistem.

Alasan kedua adalah relevansi emosional tentang tata kelola.

Banyak orang akrab dengan pengalaman tagihan yang terus datang, meski persoalan pokok tak pernah diselesaikan.

Kisah Kolkata memperbesar pengalaman itu dalam skala korporasi.

Alasan ketiga adalah konteks perubahan organisasi.

Berita menyebut restrukturisasi panjang, merger, dan privatisasi.

Di masa transisi, publik kerap curiga ada aset yang tercecer, atau tanggung jawab yang saling dilempar.

-000-

Kronologi: Dari Pensiun Operasional hingga Tagihan Menumpuk

Pesawat bernomor registrasi VT-EHH diparkir di Kolkata pada 2012 setelah dipensiunkan dari layanan operasional.

Sejak saat itu, keberadaannya tidak lagi tercatat dalam pembukuan internal Air India.

Meski demikian, pihak bandara disebut rutin mengirimkan tagihan biaya parkir.

Air India menolak membayar, dengan alasan tidak memiliki catatan bahwa pesawat itu masih menjadi milik mereka.

Situasi berubah ketika bandara mengirimkan permintaan resmi agar pesawat tua itu segera dipindahkan.

Permintaan tersebut memicu penelusuran internal yang membuka fakta penting.

Pesawat itu memang masih terdaftar sebagai aset Air India.

Kepala Eksekutif Air India, Campbell Wilson, mengatakan kasus ini berbeda.

Ia menyebut, pesawat itu bahkan baru diketahui sebagai milik perusahaan “dalam waktu dekat ini”.

Wilson menjelaskan pesawat luput dari pencatatan karena restrukturisasi internal yang panjang.

Pesawat itu awalnya dimiliki Indian Airlines sebelum merger dengan Air India pada 2007.

Setelah sempat disewakan ke India Post untuk operasional kargo, pesawat dipensiunkan dan diparkir.

“Seiring waktu, pesawat itu hilang dari ingatan,” ujar Wilson, dikutip luas media India.

Air India memastikan pesawat tersebut masih aset perusahaan.

Namun pesawat itu tidak pernah tercantum dalam dokumen penting saat privatisasi dan pengalihan aset kepada Tata Group pada 2022.

Laporan Tribune India menyebut aset yang tidak tercantum dalam inventaris saat pengambilalihan rentan terlupakan.

Setelah verifikasi, Air India setuju membayar seluruh tagihan parkir sekitar Rp 1,8 miliar.

Pesawat kemudian dipindahkan dari area parkir Kolkata pada 14 November 2025.

Pesawat dibawa melalui jalur darat menuju Bengaluru.

-000-

Mengapa “Lupa” Bisa Terjadi di Industri yang Ketat

Kasus ini menuai perhatian karena industri penerbangan identik dengan disiplin data.

Setiap pesawat memiliki identitas, riwayat perawatan, dan jejak kepemilikan yang seharusnya jelas.

John Strickland dari JLS Consulting menyebut kasus seperti ini sangat langka.

Ia mengatakan sulit membayangkan maskapai benar-benar kehilangan jejak sebuah pesawat.

Namun kelangkaan tidak sama dengan kemustahilan.

Di organisasi besar, perubahan struktur sering menciptakan ruang kosong dalam tanggung jawab.

Merger menggabungkan sistem, budaya kerja, dan arsip yang tidak selalu kompatibel.

Privatisasi menambah lapisan lain, yaitu pemilahan aset dan dokumen yang harus sinkron.

Jika sebuah aset tidak masuk daftar inventaris pada momen krusial, ia berisiko menjadi “anak tak bernama”.

Dalam kasus ini, pesawat berada di area parkir yang sangat terpencil.

Jarak fisik sering beriringan dengan jarak perhatian.

-000-

Riset yang Relevan: Inventaris Aset dan Risiko “Aset Terlantar”

Kasus Air India mengingatkan pada prinsip dasar tata kelola aset.

Inventaris bukan sekadar daftar, melainkan alat kontrol, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan.

Dalam literatur manajemen aset, aset yang tidak tercatat menciptakan tiga risiko.

Risiko biaya, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Biaya terlihat dari tagihan parkir yang menumpuk.

Kepatuhan muncul karena aset di bandara menyangkut otoritas pengelola lahan dan aturan operasional.

Reputasi terpukul karena publik menilai kelalaian sebagai gejala organisasi yang tidak rapi.

Riset tata kelola juga menekankan pentingnya “single source of truth” untuk data aset.

Artinya, perusahaan memerlukan satu rujukan utama yang konsisten lintas departemen.

Tanpa itu, aset bisa tercatat di satu unit, tetapi hilang di unit lain.

Transisi seperti merger dan pengambilalihan menuntut audit aset yang disiplin.

Jika tidak, aset yang sudah tidak produktif mudah dianggap tidak penting.

Padahal aset nonaktif tetap menimbulkan biaya, kewajiban, dan konsekuensi.

-000-

Pesawat Tua, Nilai yang Menyusut, dan Biaya yang Tetap Hidup

Boeing 737-200 adalah generasi awal seri 737, diperkenalkan pada akhir 1960-an.

Jenis ini sudah lama dipensiunkan dari layanan penumpang dan tidak lagi bernilai jual signifikan.

Namun beberapa komponennya masih dapat dimanfaatkan.

Berita menyebut mesin Pratt & Whitney-nya masih memiliki potensi guna.

Di sinilah ironi ekonomi muncul.

Nilai pasar bisa turun, tetapi biaya penyimpanan dan pengelolaan tetap berjalan.

Dalam banyak organisasi, aset tua sering diperlakukan sebagai sisa masa lalu.

Padahal ia tetap menempati ruang, mengundang tagihan, dan menuntut keputusan.

-000-

Isu Besar yang Menggema bagi Indonesia

Mengapa kisah di Kolkata terasa dekat bagi pembaca Indonesia?

Karena ia menyentuh tema yang lebih besar, yakni tata kelola dan akuntabilitas institusi.

Indonesia juga berkali-kali menghadapi tantangan pendataan aset.

Baik di sektor publik maupun korporasi, inventaris sering menjadi pekerjaan sunyi yang kurang mendapat sorotan.

Padahal pendataan menentukan efisiensi.

Ia juga menentukan keadilan, karena aset yang tak tercatat rentan disalahgunakan atau terbengkalai.

Kasus Air India menunjukkan bentuk lain dari kerugian.

Bukan korupsi yang dramatis, melainkan kelalaian yang pelan tapi mahal.

Isu ini juga berkaitan dengan kepercayaan pada layanan publik.

Air India adalah maskapai pelat merah yang kemudian beralih kepemilikan pada 2022.

Perubahan status seperti itu menguji ketelitian dokumen, batas tanggung jawab, dan transparansi pengalihan aset.

Indonesia pun mengenal dinamika restrukturisasi dan transformasi BUMN.

Pelajaran utamanya sederhana, tetapi sering diabaikan.

Transisi organisasi harus memperkuat administrasi, bukan malah membuatnya berlubang.

-000-

Referensi Kasus Serupa di Luar Negeri: Ketika Aset “Hilang” dalam Transisi

Di berbagai negara, masalah aset yang tercecer sering muncul saat merger atau perubahan kepemilikan.

Polanya mirip, yakni dokumen tidak sinkron dan tanggung jawab berpindah tanpa peta yang jelas.

Dalam dunia korporasi, sengketa aset pasca-akuisisi kerap terjadi.

Biasanya bukan karena aset benar-benar lenyap, melainkan karena catatan berbeda antar pihak.

Kasus Air India memperlihatkan versi ekstrem dari pola tersebut.

Asetnya terlihat jelas, tetapi statusnya kabur di atas kertas.

Di sektor transportasi, aset yang tidak aktif juga kerap memicu biaya penyimpanan.

Bandara, pelabuhan, dan depo adalah ruang terbatas.

Ketika satu aset dibiarkan, ia mengurangi ruang bagi aktivitas lain.

Di banyak yurisdiksi, pengelola fasilitas akan menagih biaya atau meminta pemindahan.

Itulah yang dilakukan pihak bandara di Kolkata, hingga akhirnya memicu penelusuran internal.

-000-

Membaca Respons Air India: Dari Penolakan hingga Pembayaran

Pada awalnya, Air India menolak membayar karena mengklaim tidak memiliki catatan kepemilikan.

Posisi ini menunjukkan betapa kuatnya dokumen dalam menentukan realitas organisasi.

Namun dokumen bukan kebenaran tunggal.

Ketika verifikasi menyatakan pesawat masih terdaftar sebagai aset, perusahaan akhirnya setuju membayar.

Keputusan membayar tagihan adalah langkah penutupan kewajiban.

Ia juga cara memulihkan hubungan kerja dengan pihak bandara.

Meski begitu, publik telanjur bertanya.

Jika satu pesawat bisa hilang dari pembukuan, apa yang terjadi dengan aset lain yang lebih kecil dan tersebar?

Pertanyaan itu mungkin tidak adil bila diarahkan tanpa bukti.

Namun pertanyaan semacam itu wajar muncul, karena reputasi dibangun dari konsistensi sistem.

-000-

Rekomendasi: Bagaimana Isu Seperti Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, organisasi perlu memperlakukan inventaris sebagai proses hidup.

Bukan proyek satu kali, melainkan pembaruan berkala yang melekat pada budaya kerja.

Kedua, momen transisi seperti merger dan privatisasi harus disertai audit aset yang ketat.

Daftar inventaris perlu diuji silang dengan kondisi fisik dan catatan fasilitas tempat aset berada.

Ketiga, perlu ada kejelasan penanggung jawab aset nonaktif.

Aset yang tidak beroperasi tetap membutuhkan pemilik proses, jadwal keputusan, dan rencana pemindahan atau pemanfaatan.

Keempat, komunikasi dengan pemangku kepentingan harus proaktif.

Dalam kasus ini, tagihan rutin dari bandara tidak segera memicu penyelesaian.

Ke depan, mekanisme eskalasi perlu dibuat agar anomali cepat ditangani.

Bagi publik, respons paling sehat adalah menempatkan kasus ini sebagai pelajaran tata kelola.

Ia lucu di permukaan, tetapi serius pada intinya.

Kita bisa menertawakan absurditasnya, tanpa mengabaikan pesan yang dibawanya.

-000-

Penutup: Pelajaran dari Sebuah Benda yang Diam

Di ujung landasan, sebuah pesawat tua mengajarkan hal yang jarang dibahas.

Bahwa kelalaian administratif bisa menjadi biaya nyata, dan bisa menggerus kepercayaan.

Kisah Boeing 737-200 di Kolkata bukan sekadar cerita tentang parkir.

Ia adalah cermin tentang bagaimana organisasi mengingat, mencatat, dan bertanggung jawab.

Ketika sistem lupa, tagihan tetap ingat.

Dan pada akhirnya, yang dibayar bukan hanya uang, tetapi juga pelajaran.

“Kepercayaan dibangun dengan konsistensi, dan runtuh oleh kelalaian kecil yang dibiarkan berulang.”