Guru Besar Hubungan Internasional FISIPOL UGM sekaligus pengamat Timur Tengah, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai bergabungnya Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat berpotensi mempersulit posisi Indonesia jika ingin berperan sebagai mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam Diskusi Pojok Bulaksumur pada Kamis (5/3), Siti mengatakan pemerintah perlu mencermati kembali langkah tersebut dari perspektif politik luar negeri serta dinamika diplomasi global. Ia menilai terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaan BoP, terutama karena Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik Gaza tidak dilibatkan dalam forum tersebut.
“Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” ujar Siti.
Ia juga menyoroti struktur organisasi BoP yang dinilai berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Menurut Siti, dalam hubungan internasional organisasi biasanya diwakili oleh negara melalui pemerintah resminya. Namun, dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang dianggap lebih personal sehingga memunculkan pertanyaan terkait tata kelola diplomasi internasional.
“Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” katanya.
Siti menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam forum yang juga diikuti Amerika Serikat dan Israel dapat memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia menekankan bahwa persepsi netralitas merupakan faktor penting agar sebuah negara dapat diterima sebagai mediator.
“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” ucapnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, Siti juga mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Teluk.
“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tutur Siti.
