Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan strategi fiskal untuk merespons dinamika ekonomi global yang dinilai makin kompleks. Langkah ini disampaikan seiring kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada Triwulan I 2026 yang disebut cukup solid sebagai pijakan awal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kondisi fiskal daerah saat ini berada pada posisi relatif kuat. Ia menilai capaian tersebut menjadi modal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Pramono memaparkan APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun.
Di tengah capaian tersebut, Pemprov DKI mulai mengkaji sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif fiskal melalui instrumen perpajakan yang lebih kompetitif.
“Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik,” kata Pramono.
Dari sisi indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 5,11 persen. Optimisme masyarakat juga tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 145,5 pada Maret 2026.
Data konsumsi menunjukkan penjualan riil meningkat 4,92 persen secara tahunan pada Februari 2026, mengindikasikan daya beli masyarakat masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, pengguna layanan transportasi publik—Transjakarta, MRT, dan LRT—mencapai 112 juta penumpang sepanjang triwulan pertama 2026.
Stabilitas harga turut menjadi perhatian. Inflasi Jakarta tercatat 3,37 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding angka nasional. Pemprov DKI juga mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 439,12 ribu orang atau 4,03 persen. Pada saat yang sama, rasio gini menurun dari 0,441 menjadi 0,423, yang menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang. Angka tersebut bertambah sekitar 46,8 ribu orang dibanding periode sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan pertama mencapai Rp8,74 triliun atau 15,16 persen dari target tahunan. Ia menambahkan, pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD Triwulan I.
