Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena iklim. Daerah penghasil migas terbesar di Indonesia ini menargetkan penguatan sektor pangan melalui perlindungan lahan sawah, peningkatan akurasi data pertanian berbasis geotagging, serta efisiensi biaya produksi.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas fluktuasi harga BBM dunia yang diperkirakan memicu kenaikan harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Ketahanan pangan ini menjadi satu-satunya katup penyelamat ekonomi daerah. Untuk LP2B akan terus kita perluas,” kata Nurul saat rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendapa Malowopati Bojonegoro, Senin (16/3/2026).
Saat ini, luas sawah yang terlindungi di Kabupaten Bojonegoro tercatat baru mencapai 43.000 hektare. Sementara itu, target pemerintah pusat untuk Bojonegoro sebesar 93.000 hektare.
Nurul menyebut kondisi tersebut berarti Bojonegoro perlu meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang prosesnya disebut akan dimulai pada April.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang atau RTRW yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujar Nurul.
Untuk mendukung akurasi data, Pemkab Bojonegoro menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Meski secara administratif status PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul meminta mereka tetap bekerja maksimal untuk masyarakat Bojonegoro.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro,” katanya.
Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menyampaikan tantangan ke depan dinilai cukup berat, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada Juni. Ia meminta PPL aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air untuk menghindari kerugian akibat kekeringan.
Selain perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Mengacu pada pengalaman di daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
Zaenal menyatakan pihaknya optimistis upaya perlindungan lahan, akurasi data geotagging, serta efisiensi biaya produksi dapat menjaga ketahanan Bojonegoro sebagai lumbung pangan di tengah ketidakpastian global.
“Melalui sinergi perlindungan lahan yang masif, akurasi data geotagging, dan efisiensi biaya produksi, kami optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global,” ujar Zaenal.
