Warga Moldova selama bertahun-tahun kerap mendengar negaranya digambarkan sebagai “negara kecil bekas Uni-Soviet”, “negara termiskin di Eropa”, atau “negara yang terjepit antara Rusia dan Barat”. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Moldova menyatakan mengerahkan “seluruh upaya” untuk memperbarui citra tersebut, dengan menegaskan orientasi politik ke Barat dan statusnya sebagai calon anggota Uni Eropa (UE).
Pesan itu kembali menguat pada Rabu (27/8) ketika tiga pemimpin UE—Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk—berkunjung ke ibu kota Chisinau untuk merayakan hari kemerdekaan bersama Presiden Maia Sandu. Moldova berada di antara Ukraina dan Rumania, yang merupakan anggota UE dan NATO.
Dalam pidatonya, Sandu menegaskan arah pilihan negaranya. “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu. Ia juga mengaitkan perang di Ukraina dengan urgensi orientasi tersebut. “Perang Rusia di Ukraina menunjukkan setiap hari bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian. Rusia-Putin berarti perang dan kematian,” ujarnya.
Merz mengatakan kepada warga Moldova bahwa pilihan negara itu untuk menempuh jalur menuju UE tidak dapat diremehkan. Namun, ia menyinggung adanya ketidakpastian menjelang pemilu. Pemerintah pro-Barat Moldova menghadapi tantangan berupa dinamika demokrasi yang fluktuatif, dipicu frustrasi warga terhadap dampak ekonomi perang di Ukraina.
Meski partai pro-Eropa yang dipimpin Sandu masih mendominasi jajak pendapat, sejumlah wilayah Moldova secara konsisten mendukung kandidat yang pro-Moskow. Di sisi lain, keberadaan militer Rusia di wilayah separatis Transnistria sejak lama menjadi persoalan bagi Moldova.
Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula upaya lain yang disebut dapat memengaruhi pemilih. Konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, disebut menjanjikan hingga 3.000 dolar AS (sekitar Rp 49 juta) per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut Reuters. Shor, yang meninggalkan Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank pada 2019, memublikasikan tawaran itu melalui sebuah video daring.
Sandu menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk gangguan lain, termasuk campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, serta upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.
Moskow membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova. Namun, para pemimpin UE yang hadir di Chisinau tetap menyatakan kekhawatiran. Merz mengatakan Rusia terus berupaya merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova, seraya memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.
Victoria Olari, pemantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic, memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Ia menggambarkan suasana menjelang pemilu sebagai “menegangkan”, namun disertai rasa “optimis dan waspada”. Menurutnya, kunjungan para pemimpin UE yang menegaskan dukungan kepada Moldova turut membangkitkan harapan.
Di tengah dukungan politik tersebut, proses bergabungnya Moldova ke UE masih menghadapi hambatan. Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan keanggotaan pada 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia. Proses aksesi keduanya disinkronkan dengan reformasi domestik, termasuk penguatan undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi. Macron, Merz, dan Tusk memuji kemajuan Moldova dalam aspek ini.
Namun, Hungaria memveto setiap kemajuan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina disebut berimbas pada stagnannya posisi Moldova dalam proses menuju UE. Meski demikian, Merz menyampaikan pesan bahwa “pintu menuju Uni Eropa terbuka” dan menyatakan Jerman akan melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur.
Situasi ini memunculkan dilema bagi para pemimpin UE. Peneliti senior European Policy Centre, Amanda Paul, menyatakan UE enggan menyerah pada tekanan Hungaria dengan memisahkan jalur Moldova dan Ukraina karena dapat membuat Ukraina merasa ditinggalkan di tengah invasi besar-besaran Rusia. Namun, ia juga memperingatkan bahwa jika Moldova terlalu lama “menunggu” di luar UE, risiko negara itu jatuh ke dalam pengaruh Rusia akan semakin besar, yang dinilai dapat membahayakan keamanan dan stabilitas Moldova serta melemahkan stabilitas Eropa secara keseluruhan.
