Myanmar menggelar putaran ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum pada Minggu (25/1/2026). Pemilu yang berlangsung di bawah pemerintahan junta militer ini diperkirakan akan didominasi partai pro-militer, di tengah kritik bahwa proses pemungutan suara lebih ditujukan untuk memperpanjang kekuasaan militer.
Pemungutan suara dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat di puluhan daerah pemilihan. Pelaksanaan pemilu ini berlangsung kurang dari sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mayoritas anggotanya merupakan pensiunan perwira militer, disebut menunjukkan dominasi signifikan. Dalam dua tahap pemilu sebelumnya, USDP memenangkan lebih dari 85 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sekitar dua pertiga kursi majelis tinggi. Selain itu, konstitusi yang dirancang militer secara otomatis mengalokasikan seperempat kursi parlemen bagi angkatan bersenjata, sehingga memperkuat posisi militer di lembaga legislatif.
Panglima militer Min Aung Hlaing—yang disebut-sebut tidak menutup kemungkinan menjadi presiden setelah pemilu—terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil. Ia mengatakan, “Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Saya juga bagian dari rakyat dan mendukung ini,” kepada wartawan.
Di sisi lain, pemilu ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi masih ditahan, sementara partainya yang sebelumnya populer, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah dibubarkan. Kondisi tersebut mendorong pegiat demokrasi menilai pemilu berlangsung tidak seimbang.
Pakar Hak Asasi Manusia PBB, Tom Andrews, menyatakan pemilu telah direkayasa untuk memastikan kemenangan besar bagi sekutu militer. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang mengakui hasil pemilu berisiko ikut melegitimasi kekuasaan junta.
Meski demikian, sebagian warga tetap menggunakan hak pilihnya, meski dengan ekspektasi rendah. Zaw Ko Ko Myint, seorang guru di Mandalay, mengatakan ia tidak berharap banyak, namun ingin melihat Myanmar menjadi lebih baik. Seorang warga Yangon juga menyuarakan pesimisme serupa, menyebut ia tidak mengharapkan apa pun dari pemilu dan menilai situasi akan terus berlarut-larut.
Dari sisi keamanan, laporan menyebut pemungutan suara tidak dapat dilakukan di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Di daerah yang berada di bawah kendali junta, lembaga HAM melaporkan adanya intimidasi, pembungkaman kritik, serta penangkapan terhadap warga yang menentang pelaksanaan pemilu.
Sejak kudeta 2021, Myanmar terjerumus dalam perang saudara yang melibatkan junta, kelompok pro-demokrasi, dan pasukan etnis bersenjata. Kelompok pemantau konflik memperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas akibat kekerasan. Partisipasi pemilih pada pemilu kali ini juga dilaporkan jauh lebih rendah dibanding pemilu bebas pada 2020, seiring memburuknya kondisi politik dan keamanan.
