Pemilihan anggota Majelis Nasional dan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret disebut sebagai peristiwa politik penting bagi Vietnam sekaligus menarik perhatian negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara.
Koordinator Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai peran Majelis Nasional Vietnam dan pemerintah daerah kian menonjol dalam pembangunan sosial-ekonomi serta reformasi hukum. Ia juga menilai diplomasi parlemen turut berkontribusi memperkuat kohesi di dalam ASEAN.
Menurut Beni, Majelis Nasional Vietnam berperan membentuk kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi melalui pengesahan dan amandemen sejumlah regulasi, termasuk yang terkait investasi, kemitraan publik-swasta, pengelolaan lahan, dan tata kelola digital. Reformasi tersebut dinilai membantu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung penyesuaian ekonomi menuju mekanisme pasar.
Di tingkat lokal, khususnya provinsi, pemerintah daerah disebut menunjukkan peran proaktif dalam menerapkan kebijakan pembangunan. Upaya itu antara lain dilakukan melalui kompetisi menarik investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas layanan administrasi, serta percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Sejumlah ahli di Indonesia menilai koordinasi erat antara Majelis Nasional dan pemerintah daerah memperkuat rencana pembangunan ekonomi nasional Vietnam yang bertumpu pada model pertumbuhan berorientasi ekspor. Model tersebut dinilai tidak hanya bermanfaat bagi Vietnam, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi negara lain karena dampaknya yang praktis bagi perekonomian dan masyarakat.
Beni juga menyoroti tiga perkembangan yang ia nilai menonjol dalam kinerja Majelis Nasional Vietnam belakangan ini. Pertama, peningkatan transparansi kegiatan parlemen, antara lain melalui siaran langsung sidang pleno, dengar pendapat, serta sesi tanya jawab dengan anggota pemerintah yang dinilai memperjelas proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Kedua, adanya tren profesionalisasi kerja delegasi. Ia mencatat peningkatan jumlah delegasi penuh waktu yang dinilai memperjelas pembagian tugas antarkomite dan meningkatkan kualitas peninjauan rancangan undang-undang. Beni juga menilai konsolidasi dan perluasan komite yang menangani bidang ekonomi, serta bidang khusus seperti infrastruktur dan transformasi digital, sebagai langkah penting untuk menyempurnakan struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas legislasi.
Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam proses legislasi. Menurutnya, Majelis Nasional Vietnam secara bertahap membangun dan menerapkan perangkat digital untuk mendukung penyusunan, konsultasi, dan koordinasi antarkomite. Langkah ini dinilai membantu meningkatkan keterhubungan sistem dan akses informasi dalam proses pembentukan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pada tantangan global, Beni berpendapat lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menerjemahkan tujuan jangka panjang ke dalam kerangka hukum dan prioritas anggaran yang spesifik. Ia menilai di bidang perubahan iklim, transisi energi, dan transformasi digital, parlemen perlu menetapkan aturan terkait emisi, mendorong energi terbarukan, melindungi data, dan memacu inovasi, sekaligus mengawasi implementasi pemerintah guna memperkuat ketahanan menghadapi fluktuasi ekonomi global.
Terkait diplomasi parlementer, Beni menilai saluran ini merupakan pelengkap penting bagi diplomasi negara dan perlu diperkuat di ASEAN. Melalui mekanisme Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), parlemen kawasan dinilai dapat meningkatkan konsultasi, bertukar informasi, melakukan kunjungan bilateral, serta membangun forum dialog untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kerangka hukum bersama. Menurutnya, pertukaran tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada kohesi kelembagaan ASEAN.
Para ahli Indonesia juga menilai, di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak, peran proaktif lembaga legislatif semakin penting untuk menjaga stabilitas, transparansi, dan kemampuan adaptasi kebijakan nasional.
Mengenai prospek kerja sama Vietnam–Indonesia, Beni menyatakan masih terdapat ruang luas untuk memperdalam kerja sama parlemen secara lebih substantif. Ia menyebut kedua pihak dapat meningkatkan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman dalam legislasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan atas isu-isu nasional penting.
Ia juga menilai peningkatan kapasitas delegasi dan staf pendukung parlemen kedua negara sebagai bidang yang berpotensi besar. Tenaga ahli tersebut, menurutnya, berperan membantu delegasi melalui riset kebijakan, penyediaan materi profesional, serta masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang, terutama terkait kerja sama dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, penyelenggaraan pelatihan bersama, lokakarya tematik, pertukaran pakar, serta penguatan kunjungan dan kontak tingkat tinggi antara perwakilan Majelis Nasional Vietnam dan Parlemen Indonesia dinilai dapat meningkatkan kualitas kerja legislasi sekaligus memperdalam kemitraan strategis komprehensif kedua negara.
