Presiden Prabowo Subianto disebut menghargai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Pemerintah menegaskan sikap tersebut tidak menunjukkan penolakan terhadap kritik, melainkan bagian dari upaya mencermati situasi sebelum mengambil keputusan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.

“Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” kata Nusron.

Nusron mengatakan Presiden Prabowo berkewajiban memberikan penjelasan secara utuh mengenai posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP. Ia juga menegaskan Presiden tidak menutup diri dan tetap mendengarkan berbagai masukan serta kritik dari beragam pihak.

Meski demikian, pemerintah menilai forum seperti BoP masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian. Saat ini, posisi pemerintah adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia untuk mendorong terciptanya perdamaian.

Nusron menyebut langkah diplomasi itu perlu dicoba terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil opsi lain. Ia menilai tidak tepat jika keanggotaan langsung dihentikan tanpa upaya diplomasi yang dijalankan.

“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden juga mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia keluar dari BoP. Menurut pemerintah, saat ini BoP menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza. Nusron menyatakan Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat menggunakan forum tersebut sebagai ruang diplomasi untuk mendorong dialog dan penyelesaian konflik.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menggelar silaturahmi bersama para kiai dan perwakilan ormas Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Acara itu didahului dengan buka puasa bersama dan dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.