Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong daya saing industri dalam negeri di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketegangan geopolitik perlu diantisipasi, terutama di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam keynote speech secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs, Jumat (17/04).
Meski menghadapi risiko global tersebut, Airlangga menyampaikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap berada pada level optimis. Surplus neraca perdagangan juga disebut terus berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.
Ketahanan ekonomi itu didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, struktur pembiayaan dinilai sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah. Dari sisi sektor keuangan, perbankan disebut tetap solid dengan likuiditas memadai dan permodalan yang kuat sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan nasional.
Pemerintah juga memperkuat bauran kebijakan untuk memitigasi berbagai risiko global. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif. Sementara dari sisi moneter dan sektor keuangan, pemerintah disebut melakukan koordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mempercepat penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Di saat yang sama, ketahanan energi diperkuat melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.
Di bidang kerja sama internasional, pemerintah memperluas kemitraan sebagai strategi diversifikasi risiko sekaligus penguatan akses pasar. Sejumlah perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia disebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Airlangga juga menyinggung penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, yang dinilai mendukung ketahanan energi, industri, serta stabilitas ekonomi nasional. Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema G2G dan B2B, dengan rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.
Di sektor industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga disebut berkomitmen mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk terkait aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global. Kerja sama ekonomi turut diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, serta pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.
Selain itu, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti AZEC disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi kawasan. “Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia mendorong pengembangan energi bersih dan diversifikasi sumber energi sebagai langkah strategis menuju transisi energi berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Agenda virtual tersebut turut dihadiri antara lain oleh Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, Ketua Bidang International Affairs PP ISEI Muh. Edhie Purnawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Wakil Dekan Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti, serta para pengurus dan anggota ISEI dan pemangku kepentingan terkait.
