JAKARTA — Pemerintah memperkuat bauran kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik dan berbagai risiko global agar stabilitas perekonomian domestik tetap terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya menjaga kinerja APBN tetap stabil dan sehat dengan memastikan penerimaan negara tetap kuat. Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi belanja serta refocusing anggaran ke sektor-sektor produktif.
Airlangga menilai ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi.
Di sisi moneter, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Pemerintah juga menargetkan konsumsi dalam negeri tetap kuat meskipun terdapat tekanan dari konflik geopolitik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong daya beli masyarakat melalui percepatan penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program biodiesel B50 serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Airlangga menyatakan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.
Di bidang kerja sama internasional, pemerintah memperluas kemitraan untuk memperkuat akses pasar bagi eksportir sekaligus mendiversifikasi tujuan ekspor. Airlangga menyebut beberapa kerja sama yang didorong antara lain Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia. Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut penting untuk memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama bilateral guna mendukung ketahanan energi, industri, dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu contohnya, Indonesia dan Rusia menyepakati kerja sama di bidang energi melalui pasokan minyak mentah dan LPG dengan skema antarpemerintah (G2G) dan antarbisnis (B2B).
Selain pasokan energi, kedua negara disebut berencana mengembangkan kontrak jangka panjang, membangun infrastruktur penyimpanan, serta menjajaki kerja sama di bidang nuklir dan mineral. Airlangga menambahkan Rusia juga menyatakan komitmen untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk terkait aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai perluasan kerja sama ekonomi dapat ditempuh melalui peningkatan perdagangan, investasi, serta pendalaman kerja sama moneter untuk memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.
