Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia secara umum masih baik. Ia menyebut, di antara negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV-2025 sebesar 5,39% berada di posisi kedua, di bawah India yang tumbuh 7,40% pada periode yang sama.
Airlangga juga menyoroti sejumlah indikator domestik yang dinilai mendukung ketahanan ekonomi. Konsumsi disebut masih kuat, dengan kontribusi 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari sisi pangan, produksi beras pada 2025 tercatat 34,7 juta ton, sedangkan stok Bulog per 8 April 2026 mencapai 4,6 juta ton.
Terkait perkembangan harga komoditas global yang dipengaruhi pertempuran di Timur Tengah, khususnya minyak mentah, Airlangga mengatakan terdapat potensi jeda dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat. Kondisi itu, menurutnya, turut mendorong penurunan harga minyak, dengan WTI berada di 96,7 dolar AS per barel dan Brent di 95,23 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN dinilai tetap berperan signifikan. Penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama 2026 meningkat 14,3% menjadi Rp462,7 triliun. Sementara itu, PMI Manufaktur pada Maret 2026 tercatat ekspansif di angka 50,1.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50. Airlangga menyebut program B50 disepakati berlaku mulai 1 Juli dan dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara melalui penghematan sebesar Rp48 triliun.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal. Airlangga menyampaikan arahan Presiden agar rasio utang dijaga di level 40%, meski ketentuan undang-undang membuka ruang hingga 60%. Defisit anggaran juga disebut dijaga pada level 3% hingga akhir tahun.
Untuk Kuartal I-2026, pemerintah menilai perekonomian masih menunjukkan resiliensi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di angka 125,2 atau pada level optimistis. Cadangan devisa tercatat 151,9 miliar dolar AS, setara enam bulan impor. Airlangga mengatakan pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih baik dan diperkirakan dapat mencapai atau lebih besar sama dengan 5,5%.
Di sektor keuangan, pemerintah melanjutkan koordinasi dengan Bank Indonesia, termasuk langkah triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward untuk menstabilkan nilai rupiah. BI Rate disebut terjaga di 4,75. Presiden juga mengarahkan agar kerja sama bilateral currency swap diteruskan dengan sejumlah negara, di antaranya Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, serta didorong dengan negara lain ke depan.
Di bidang energi dan transportasi, kebijakan yang ditempuh antara lain penyesuaian harga avtur melalui penerapan PPN ditanggung pemerintah (DTP) 11% selama dua bulan. Kebijakan itu disebut membuat kenaikan harga tiket pesawat domestik dapat ditahan pada kisaran 9%–13%.
Airlangga juga menyinggung dampak terhadap biaya haji. Ia menyatakan ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta, sementara kenaikan avtur diserap pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Menurutnya, kebijakan itu berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah dengan anggaran Rp1,77 triliun yang dibebankan kepada APBN.
Dalam keterangan pers tersebut, Airlangga didampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
