Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Upaya ini dikaitkan dengan tujuan menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional di tengah potensi guncangan eksternal.
Salah satu opsi kebijakan yang sedang dikaji di lingkungan eksekutif adalah pemotongan remunerasi para menteri kabinet serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana tersebut dipandang sebagai langkah penghematan anggaran negara, sekaligus bagian dari strategi mitigasi risiko jangka menengah.
Rencana penghematan ini muncul sebagai respons terhadap potensi dampak situasi geopolitik yang memanas terhadap pasar domestik Indonesia. Pemerintah berupaya meminimalkan risiko rambatan tekanan ekonomi global ke dalam negeri melalui penyesuaian belanja yang dinilai lebih cermat.
Presiden Prabowo juga disebut menyampaikan secara terbuka rencana penghematan tersebut dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi. “Presiden Prabowo menyampaikan rencana penghematan melalui pemotongan gaji menteri dan DPR dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah konflik Timur Tengah,” sebut sumber yang mengamati dinamika internal pemerintahan.
Meski demikian, hingga kini belum ada rincian teknis yang diumumkan mengenai besaran atau persentase pemotongan gaji. Disebutkan, kajian masih dilakukan oleh tim ekonomi kepresidenan.
Jika diterapkan, kebijakan ini diharapkan menjadi sinyal kepada publik mengenai komitmen pemerintah dalam menghadapi situasi sulit dengan prinsip berbagi beban serta mendorong efisiensi belanja. Penghematan yang terkumpul disebut akan dialokasikan untuk pos yang lebih prioritas guna merespons guncangan eksternal.
