Indonesia disebut banyak belajar dari negara-negara yang telah lama mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) seperti Rusia, Amerika Serikat, dan China. Pembelajaran itu dijadikan rujukan pemerintah untuk mematangkan pemanfaatan energi nuklir bagi kebutuhan energi nasional.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Irwanuddin, mengatakan pengalaman negara-negara dengan industri nuklir mapan menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan yang realistis. Menurutnya, pembelajaran tersebut mencakup aspek teknologi, pengelolaan keselamatan, serta penerapan standar operasional yang telah dikembangkan selama puluhan tahun.
“Hal yang tidak bisa kita pungkiri, untuk masalah nuklir kita bisa banyak belajar dari berbagai negara,” kata Irwanuddin di Jakarta, dikutip Kamis (11/12/2025).
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2044, rencana kapasitas nuklir ditempatkan pada skala 0,5 gigawatt sebagai bagian dari opsi energi jangka panjang. Irwanuddin menilai akselerasi menuju pemanfaatan nuklir bukan hal baru karena Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan nuklir.
Ia merinci, Indonesia sejak 1954 membentuk Panitia Penyelenggara Penyelidikan Radioaktivitas. Pada 1958, Indonesia memprakarsai pembentukan komite penetapan statuta Badan Tenaga Atom Internasional di PBB. Pemerintah juga menetapkan PP 65/1958 tentang pembentukan Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom, serta mengesahkan Undang-Undang Pokok-Pokok Ketenagaan Atom pada 1964. “Indonesia sebagai inisiator pertama pembentukan Badan Tenaga Atom Internasional,” ujarnya.
Irwanuddin menambahkan, negara-negara besar dinilai memiliki cara pandang yang lebih luas dalam pemanfaatan nuklir karena energi ini menawarkan efisiensi bahan bakar dan tingkat polusi yang rendah. Pengalaman di Rusia, Amerika Serikat, hingga Shanghai disebut menjadi contoh untuk melihat bagaimana teknologi dan kebijakan masing-masing negara dirancang dalam menopang pertumbuhan sektor energi.
Meski demikian, ia menekankan seluruh sumber daya energi nasional tetap perlu dioptimalkan, termasuk energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang disebut masih penting bagi ketahanan energi. Ia juga menyebut Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki pendekatan yang melihat peran nuklir sebagai pelengkap seluruh potensi energi Indonesia.
Selain itu, Irwanuddin menegaskan Indonesia tidak boleh diatur oleh negara mana pun dalam pengelolaan sumber energinya. Seluruh opsi energi, termasuk PLTN, diarahkan untuk mendukung hilirisasi serta menjaga kepentingan strategis nasional.
