BEIJING — Tiongkok memulai rangkaian sidang tahunan parlemen yang dikenal sebagai “Dua Sesi” pada awal Maret 2026, menandai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Ke-15 untuk periode 2026–2030. Pembahasan tahun ini dipandang penting karena menjadi pijakan awal agenda pembangunan Tiongkok hingga akhir dekade.
Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) Ke-14, lembaga legislatif tertinggi Tiongkok, membuka sidang keempatnya pada Kamis pagi di Great Hall of the People, Beijing, sehari setelah badan penasihat politik tertinggi negara itu memulai sidang tahunan.
Dalam laporan kerja pemerintah pada pembukaan sidang NPC, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4,5%–5%, seraya menekankan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Li menyatakan kondisi yang menopang pertumbuhan jangka panjang Tiongkok dan tren dasarnya tetap tidak berubah, serta menilai semakin terlihat keunggulan sistem dan kekuatan Tiongkok sebagai negara besar.
Li juga menyerukan pemanfaatan keunggulan tersebut sambil menghadapi tantangan, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, lemahnya pertumbuhan ekonomi global, serta guncangan terhadap multilateralisme dan perdagangan bebas, dengan tujuan membuka prospek pembangunan yang lebih menjanjikan.
Memasuki Repelita Ke-15, tujuan strategis utama Tiongkok disebut tetap berfokus pada pembangunan negara sosialis modern. Pemerintah menilai pijakan tersebut ditopang capaian lima tahun terakhir, terutama kinerja ekonomi 2025 yang tetap tumbuh meski menghadapi tekanan eksternal.
Menurut laporan kerja pemerintah, ekonomi Tiongkok pada 2025 mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% secara tahunan dan menunjukkan kemajuan berkualitas di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Laporan itu juga menyoroti sejumlah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian, pengembangan, dan penerapan kecerdasan buatan, biomedis, robotika, serta teknologi kuantum.
Total nilai ekonomi Tiongkok pada 2025 disebut melampaui RMB 140 triliun (sekitar USD 20,22 triliun) untuk pertama kalinya, sekaligus memenuhi target pembangunan periode Repelita Ke-14 (2021–2025). Secara keseluruhan dalam periode lima tahun tersebut, perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan PDB rata-rata tahunan 5,4%.
Laporan kerja pemerintah juga mencatat belanja nasional untuk penelitian dan pengembangan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 10% dalam lima tahun terakhir. Stimson Center, lembaga kajian berbasis di Washington, dalam laporan Januari menilai keunggulan inovasi teknologi Tiongkok diperkuat melalui “koordinasi terpusat” yang mencerminkan manfaat perencanaan jangka panjang. Lembaga itu menuliskan bahwa Beijing memperlakukan AI sebagai infrastruktur dan mendorong penerapannya di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan publik.
Dalam konteks global, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 5% pada 2025 diperkirakan menyumbang sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Tiongkok juga disebut menghasilkan sekitar seperenam dari total PDB global dan menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 150 negara dan wilayah.
Rancangan awal Repelita Ke-15 diajukan ke sidang NPC untuk ditinjau. Dalam lima tahun ke depan, Tiongkok menargetkan mempertahankan pertumbuhan PDB dalam kisaran yang wajar, sebagai dasar untuk mencapai target melipatgandakan PDB per kapita dibanding 2020 pada 2035, sehingga mencapai tingkat negara dengan pembangunan menengah.
Untuk mendukung pelaksanaan Repelita Ke-15, Tiongkok mengusulkan 109 proyek besar di enam bidang utama, dari pengembangan kekuatan produktif berkualitas baru hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi keterbukaan ekonomi, pemerintah menyatakan komitmen memperluas kebijakan pintu terbuka, menstabilkan perdagangan luar negeri dan memperbaiki strukturnya, memperluas kerja sama investasi dua arah, serta mendorong pembangunan berkualitas tinggi Belt and Road Initiative. Laporan tersebut juga menyebut rencana memperluas akses pasar dan membuka lebih banyak sektor, terutama sektor jasa, serta partisipasi aktif dalam reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjaga dan mengembangkan ekonomi dunia yang terbuka.
Analis geostrategi Imran Khalid, dalam opini di Eurasia Review, menilai Sidang Dua Sesi 2026 menjadi momen penting bagi perekonomian global. Ia menuliskan bahwa saat Tiongkok bergerak menuju model ekonomi yang lebih berbasis konsumsi, negara itu dapat menawarkan peluang baru bagi perekonomian global. Menurutnya, bagi negara-negara Global South, Tiongkok tidak lagi hanya dipandang sebagai pembeli komoditas mentah, tetapi juga sebagai mitra dalam infrastruktur digital dan energi hijau. Ia juga menyebut stabilitas Tiongkok dapat menjadi penopang bagi ekonomi global yang mencari mesin pertumbuhan baru.
