BERITA TERKINI
Panama Batalkan Konsesi Pelabuhan Balboa dan Cristobal Milik Anak Usaha CK Hutchison

Panama Batalkan Konsesi Pelabuhan Balboa dan Cristobal Milik Anak Usaha CK Hutchison

Pemerintah Panama resmi membatalkan konsesi dua pelabuhan strategis di sekitar Terusan Panama yang selama hampir 30 tahun dioperasikan Panama Ports Company (PPC), anak usaha konglomerasi Hong Kong CK Hutchison. Keputusan ini memicu sengketa hukum internasional sekaligus menambah ketegangan geopolitik di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China terkait jalur perdagangan global.

CK Hutchison menyatakan otoritas Panama telah mengancam karyawan PPC dengan tuntutan pidana apabila tidak mematuhi perintah untuk meninggalkan dua terminal tersebut. Perusahaan menilai langkah pemerintah Panama “melanggar hukum” dan menyebut sedang mempertimbangkan upaya hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah Panama pada Senin (23/2) mempublikasikan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kontrak konsesi utama PPC untuk terminal Balboa dan Cristobal. Putusan yang diterbitkan pada akhir Januari itu menandai finalisasi pembatalan konsesi atas dua pelabuhan yang berada di kawasan dengan nilai strategis tinggi, mengingat sekitar 5% perdagangan maritim dunia melintasi Terusan Panama.

Perkembangan ini terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mendorong pembatasan pengaruh China di sekitar Terusan Panama. Putusan pengadilan Panama tersebut dinilai sebagai keuntungan bagi kepentingan Washington dalam persaingan geopolitik di kawasan itu.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Hong Kong, CK Hutchison menyebut otoritas Panama melakukan “masuk fisik secara langsung” ke terminal Balboa dan Cristobal untuk mengeluarkan karyawan PPC. Para staf disebut dilarang berkomunikasi dengan induk perusahaan dan diancam tuntutan pidana jika menolak perintah. CK Hutchison menilai putusan pengadilan, dekret eksekutif, penghentian konsesi, serta pengambilalihan terminal sebagai tindakan yang tidak sah, serta memperingatkan adanya risiko serius terhadap operasional dan aspek kesehatan serta keselamatan di kedua pelabuhan.

Pemerintah Hong Kong menyatakan ketidakpuasan dan penolakan keras terhadap langkah Panama. Otoritas Hong Kong juga mendesak agar Panama menghormati semangat kontrak dan menjamin iklim usaha yang adil.

Di pasar, saham CK Hutchison yang tercatat di Hong Kong turun 1,9%, seiring pelemahan indeks utama Hang Seng Index yang juga terkoreksi 1,9% pada perdagangan Selasa.

Pasca putusan tersebut, Otoritas Maritim Panama (AMP) mengambil alih kedua pelabuhan melalui dekret dengan alasan memastikan kelangsungan operasional. Pemerintah menyetujui dua kontrak konsesi sementara hingga 18 bulan. Dalam pengaturan itu, APM Terminals—anak usaha perusahaan pelayaran Denmark Maersk—ditunjuk mengelola pelabuhan Balboa, sementara operasi di Cristobal dijalankan oleh TIL Panama yang merupakan bagian dari perusahaan pelayaran global Mediterranean Shipping Company (MSC). APM Terminals mengonfirmasi telah memulai operasional sementara di Balboa dengan masa berlaku hingga 18 bulan.

Langkah Panama ini berpotensi mengganggu rencana CK Hutchison untuk menjual puluhan pelabuhan di seluruh dunia senilai US$23 miliar kepada konsorsium yang dipimpin perusahaan investasi global BlackRock bersama MSC, termasuk terminal di Panama.

Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah bahwa langkah tersebut merupakan ekspropriasi. Ia menyatakan kontrak sementara adalah “instrumen yang sah” dan tetap menghormati kepemilikan aset. Menurut Mulino, pemerintah menggunakan aset untuk menjamin kelangsungan operasional pelabuhan hingga nilai riilnya ditentukan untuk tindakan lanjutan, sembari menyiapkan kerangka konsesi baru yang lebih kompetitif. Mulino juga memastikan operasional pelabuhan dan lapangan pekerjaan tidak akan terdampak selama masa transisi.

Sebelumnya, pada 12 Februari, CK Hutchison telah menyampaikan pemberitahuan kepada Panama terkait sengketa perjanjian perlindungan investasi. Perusahaan menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila pengambilalihan dilakukan tanpa kesepakatan, termasuk terhadap pihak ketiga yang terlibat.