Koordinator Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai peran Majelis Nasional Vietnam dan pemerintah daerah kian menonjol dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi, reformasi hukum, serta kontribusi terhadap diplomasi parlementer di kawasan ASEAN.
Menurut Beni, Majelis Nasional Vietnam berperan membentuk kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi melalui pengesahan dan amandemen sejumlah regulasi, termasuk yang terkait investasi, kemitraan publik-swasta, pengelolaan lahan, dan tata kelola digital. Ia menilai reformasi tersebut membantu memperkuat stabilitas lingkungan hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung penyesuaian ekonomi menuju mekanisme pasar.
Di tingkat lokal, khususnya provinsi, pemerintah daerah dinilai lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan pembangunan. Beni menyebut upaya kompetitif menarik investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas layanan administrasi, dan percepatan proyek infrastruktur sebagai sejumlah contoh langkah yang terlihat.
Sejumlah ahli Indonesia juga memandang koordinasi yang erat antara Majelis Nasional dan pemerintah daerah turut memperkuat rencana pembangunan ekonomi nasional Vietnam yang berbasis pada model pertumbuhan berorientasi ekspor. Model tersebut dinilai tidak hanya relevan bagi Vietnam, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi negara lain karena membawa manfaat praktis bagi perekonomian dan masyarakat.
Dalam menilai perkembangan Majelis Nasional Vietnam belakangan ini, Beni menyoroti tiga hal. Pertama, peningkatan transparansi kegiatan parlemen, antara lain melalui siaran langsung sidang pleno, dengar pendapat, dan sesi tanya jawab dengan anggota pemerintah. Menurutnya, langkah ini memperlihatkan upaya mempublikasikan proses pengambilan keputusan dan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik.
Kedua, ia mencatat adanya kecenderungan profesionalisasi kerja delegasi. Majelis Nasional Vietnam meningkatkan jumlah delegasi penuh waktu, yang dinilai membantu pembagian tugas lebih jelas antar-komite dan meningkatkan kualitas peninjauan rancangan undang-undang. Ia juga menilai konsolidasi dan perluasan komite yang menangani bidang ekonomi serta bidang khusus seperti infrastruktur dan transformasi digital sebagai langkah penting untuk menyempurnakan struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas legislasi.
Ketiga, Beni menilai penerapan teknologi dalam proses legislatif semakin meningkat. Majelis Nasional Vietnam disebut mulai membangun dan menerapkan perangkat digital untuk mendukung penyusunan, konsultasi, serta koordinasi antar-komite. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan interoperabilitas dan akses informasi dalam proses pembentukan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Beni meyakini rangkaian faktor tersebut berkontribusi pada penguatan kerangka hukum sekaligus peningkatan kapasitas dan efektivitas Majelis Nasional Vietnam dalam menghadapi konteks baru.
Ia juga menyinggung tantangan global yang menuntut peran lebih besar lembaga legislatif dalam menerjemahkan tujuan jangka panjang menjadi kerangka hukum dan prioritas anggaran yang spesifik. Dalam isu perubahan iklim, transisi energi, dan transformasi digital, parlemen dinilai perlu mengesahkan aturan terkait emisi, mendorong energi terbarukan, melindungi data, serta memacu inovasi, sambil mengawasi implementasi pemerintah guna memperkuat ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi global.
Terkait diplomasi parlementer, Beni menilai peran ini merupakan saluran tambahan yang penting bagi diplomasi negara dan perlu diperkuat di ASEAN. Melalui mekanisme Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), parlemen di kawasan dapat meningkatkan konsultasi, bertukar informasi, melakukan kunjungan bilateral, serta membangun forum dialog untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kerangka hukum bersama. Menurutnya, pertukaran semacam itu tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga meningkatkan kohesi kelembagaan ASEAN.
Para ahli Indonesia menilai, di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang bergejolak, peran proaktif lembaga legislatif semakin penting untuk memastikan stabilitas, transparansi, serta kemampuan adaptasi kebijakan nasional.
Adapun mengenai prospek kerja sama bilateral, Beni menyatakan masih terdapat ruang luas bagi Vietnam dan Indonesia untuk memperdalam kerja sama parlemen secara lebih substantif. Ia menyebut penguatan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan atas isu-isu nasional penting sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh.
Ia juga menilai peningkatan kapasitas delegasi dan staf pendukung parlemen kedua negara menjadi bidang dengan potensi besar. Menurutnya, dukungan ini penting untuk riset kebijakan, penyediaan materi profesional, serta masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang, terutama pada bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. Beni menambahkan, program pelatihan bersama, lokakarya tematik, pertukaran ahli, serta penguatan kunjungan dan kontak tingkat tinggi antardelegasi parlemen Vietnam dan Indonesia dapat membantu meningkatkan kualitas kerja legislasi sekaligus memperdalam kemitraan strategis komprehensif kedua negara.
