Koordinator Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai diplomasi parlementer berkontribusi dalam memperkuat kohesi di dalam ASEAN. Penilaian itu ia sampaikan saat berbicara dengan reporter VNA di Jakarta, sekaligus mengapresiasi peran Majelis Nasional Vietnam dan pemerintah daerah yang dinilai kian menonjol dalam pembangunan sosial-ekonomi serta reformasi hukum.
Menurut Beni, Majelis Nasional Vietnam turut membentuk kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi melalui pengesahan dan amandemen undang-undang terkait investasi, kemitraan publik-swasta, pengelolaan lahan, dan tata kelola digital. Ia menilai reformasi tersebut membantu memperkuat stabilitas lingkungan hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung penyesuaian ekonomi menuju mekanisme pasar.
Di tingkat lokal, khususnya provinsi, pemerintah daerah disebut menunjukkan peran proaktif dalam menerapkan kebijakan pembangunan. Langkah yang disorot antara lain upaya kompetitif menarik investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas layanan administrasi, dan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur. Para ahli Indonesia, kata Beni, memandang koordinasi yang erat antara Majelis Nasional dan pemerintah daerah memperkuat rencana pembangunan ekonomi nasional Vietnam yang bertumpu pada model pertumbuhan berorientasi ekspor.
Beni juga menyoroti tiga perkembangan penting dalam kinerja Majelis Nasional Vietnam belakangan ini. Pertama, peningkatan transparansi kegiatan parlemen, yang ia lihat melalui siaran langsung sidang pleno, dengar pendapat, serta sesi tanya jawab anggota pemerintah sebagai upaya mempublikasikan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Kedua, adanya tren profesionalisasi kerja delegasi. Majelis Nasional Vietnam disebut meningkatkan jumlah delegasi penuh waktu, yang dinilai membantu pembagian tugas lebih jelas di antara komite dan meningkatkan kualitas peninjauan rancangan undang-undang. Ia memandang konsolidasi dan perluasan komite yang menangani bidang ekonomi, serta bidang khusus seperti infrastruktur dan transformasi digital, sebagai langkah penting untuk menyempurnakan struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas legislasi.
Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam proses legislasi. Menurut Beni, Majelis Nasional Vietnam secara bertahap membangun dan menerapkan perangkat digital untuk mendukung penyusunan, konsultasi, dan koordinasi antarkomite, sehingga meningkatkan interoperabilitas dan akses informasi sepanjang proses pembuatan undang-undang, terutama yang terkait investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia meyakini faktor-faktor tersebut berkontribusi memperkuat kerangka hukum sekaligus meningkatkan kapasitas dan efektivitas Majelis Nasional Vietnam dalam konteks baru. Beni menambahkan, di tengah tantangan global, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menerjemahkan tujuan jangka panjang ke dalam kerangka hukum dan prioritas anggaran yang spesifik. Pada isu seperti perubahan iklim, transisi energi, dan transformasi digital, parlemen dinilai perlu menetapkan aturan terkait emisi, promosi energi terbarukan, perlindungan data, serta dorongan inovasi, sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar ketahanan ekonomi tetap terjaga di tengah fluktuasi global.
Terkait diplomasi parlementer, Beni menilai kanal ini menjadi pelengkap penting bagi diplomasi negara dan perlu diperkuat di ASEAN. Melalui mekanisme Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), parlemen di kawasan dapat meningkatkan konsultasi, bertukar informasi, melakukan kunjungan bilateral, serta membangun forum dialog untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kerangka hukum bersama. Ia menilai pertukaran tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga meningkatkan kohesi kelembagaan ASEAN.
Para ahli Indonesia, menurutnya, memandang bahwa di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang bergejolak, peran proaktif lembaga legislatif akan semakin penting untuk memastikan stabilitas, transparansi, dan kemampuan adaptasi kebijakan nasional.
Mengenai prospek kerja sama bilateral, Beni menyatakan masih terdapat ruang besar bagi Vietnam dan Indonesia untuk memperdalam kerja sama parlemen secara lebih substantif. Ia menyebut pertukaran informasi dan berbagi pengalaman dalam legislasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan atas isu nasional penting sebagai salah satu prioritas.
Selain itu, ia menilai peningkatan kapasitas delegasi dan staf pendukung parlemen kedua negara memiliki potensi besar. Dukungan tersebut, menurutnya, membantu riset kebijakan, penyediaan materi profesional, dan pemberian masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang, terutama terkait kerja sama ekonomi dan pembangunan. Ia menyebut program pelatihan bersama, lokakarya tematik, pertukaran ahli, serta penguatan kunjungan dan kontak tingkat tinggi antardelegasi parlemen Vietnam dan Indonesia dapat meningkatkan kualitas kegiatan legislatif dan memperdalam kemitraan strategis komprehensif kedua negara.
